Kebijakan Janggal di Tengah Pandemi Covid-19: Formula E Jakarta dan Kenaikan Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 masih mengepung Indonesia. Pemerintah kini menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Jabodetabek, guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 nyatanya tak membuat pemerintah fokus membenahi perekonomian masyarakat. Sebab, mulai muncul sejumlah kebijakan janggal yang diduga menghabiskan anggaran dalam jumlah besar.

Formula E Jakarta

Salah satu kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan Formula E Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Baca juga: Anies Terbitkan Instruksi, Formula E Jakarta Harus Terselenggara Juni 2022

Dalam Ingub tersebut, ada 28 program yang menjadi prioritas Anies yang harus terselenggara pada 2022, salah satunya adalah penyelenggaraan Formula E.

Ingub tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan ditandatangani Anies pada 4 Agustus 2021.

"Formula E: target keluaran: terselenggara lomba Formula E, target waktu: Juni 2022," tulis Anies dalam Ingub tersebut.

Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020.

Namun, penyelenggaraan dibatalkan dua seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang. Pemprov DKI Jakarta beralasan, ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak.

Selain Formula E, beberapa proyek besar seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) juga masuk program prioritas Anies.

Selain itu, Anies juga meminta agar isu prioritas itu segera dikerjakan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Memastikan tercapainya penyesuaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022," kata Anies.

Dia juga meminta Sekda DKI melaporkan secara berkala perkembangan dari 28 program prioritas tersebut.

Baca juga: Anies Jadikan Formula E Jakarta sebagai Salah Satu Program Prioritas Tahun 2022

"Melaporkan ketercapaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 kepada gubernur setiap dua minggu," tulis Anies.

Pengadaan Baju Anggota DPRD Kota Tangerang

Kebijakan selanjutnya yang diduga menghabiskan anggaran dalam jumlah besar adalah pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang. Anggaran tersebut bahkan naik dua kali lipat dibanding tahun 2020.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2020 hanya sebesar Rp 312,5 juta.

Baca juga: Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran sebesar Rp 675 juta itu akan digunakan untuk bahan pakaian 50 anggota dewan di Kota Tangerang.

Masing-masing anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Empat jenis pakaian tersebut, yakni Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul mempertanyakan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang melonjak di tengah pandemi Covid-19.

"Pertanyaannya, apakah jumlah tersebut masuk dalam kategori wajar dengan tingkat ketimpangan ekonomi saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar saya kira," papar Adib kepada awak media, Rabu (4/8/2021).

Adib kembali mempertanyakan hati nurani para wakil rakyat itu. Paslanya, banyak warga yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Saya hanya mau bertanya, apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu?," tanya dia.

Baca juga: Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Menanggapi polemik pengadaan bahan pakaian wakil rakyat itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo justru mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.

Menurut Gatot, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

"Saya bilang apa, makanya kamu cek ke sekretariat, jumlahnya berapa, jenis bahannya apa, spesifikasinya apa, aku enggak ngerti. Jadi, apa mungkin itu berpengaruh ke kenaikan harga," paparnya melalui sambungan telepon, Jumat (5/8/2021).

Baca juga: Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.

Sementara itu, Sekretariat DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono sebelumnya mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin.

Pengadaan pakaian itu, lanjutnya, dianggarkan dalam satu tahun satu kali. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.

Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp 671.250.000.

Baca juga: Naik 2 Kali Lipat, Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang Tak Wajar