Pokja Pengadaan Pun Tak Tahu soal Anggaran Fantastis Baju Anggota DPRD Kota Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang yang meningkat hingga dua kali lipat pada tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya sebesar Rp 312,5 juta pada tahun 2020.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar, pihak yang lebih mengetahui soal peningkatan anggaran bahan pakaian itu adalah tim pejabat pembuat komitmen (PPK).

Baca juga: Anggaran Capai Rp 675 Juta, Bahan Pakaian Dinas DPRD Kota Tangerang Bakal Pakai Louis Vuitton

Meski demikian, Hadi menyatakan, peningkatan itu terjadi dari sisi peningkatan volume atau jumlah pakaian DPRD Kota Tangerang 2021.

"Sebetulnya yang lebih tahu itu di sana (PPK). Itu pasti terkait volumenya. Dulu volumenya berapa, sekarang volumenya berapa. Jangan dilihat secara totalnya saja," papar dia dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

"Dulu kebutuhannya berapa setel, sekarang berapa setel," sambungnya.

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta.

"Kurang tahu itu teknis pelaksanannya," tutur dia.

Kata Hadi, Pokja ULP hanya mengevaluasi hasil laboratorium yang diserahkan oleh tim PPK ke pihaknya.

Baca juga: Kebijakan Janggal di Tengah Pandemi Covid-19: Formula E Jakarta dan Kenaikan Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang

Hasil laboratorium tersebut berisikan spesifikasi serta merk bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021.

"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," tutur dia.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan.

Terdapat empat peserta tender saat proses pelelangan sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa.

Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan saja," urainya.

Baca juga: Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Bahan pakaian dari Louis Vuitton

Hadi sebelumnya berujar, salah satu merk bahan pakaian anggota dewan itu adalah Louis Vuitton.

Pakaian yang menggunakan merk fesyen asal Prancis itu rencananya bakal dijadikan dua setel pakaian dinas harian (PDH) untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.

Tiga merk lain, yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Dia berujar, pemilihan empat merk tersebut berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh PPK ke Pokja ULP.

Pengakuan Ketua dan Sekwan DPRD

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo tak mengetahui persoalan anggaran bahan pakaian yang meningkat itu.

Menurut dia, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Tangerang.

Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.

Saat ditanya apakah dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang dapat memilih bahan lain yang lebih murah saat proses penganggaran, Gatot mengatakan bahwa instansi DPRD berbentuk kolektif kolegial.

Dengan demikian, sebuah keputusan final merupakan hasil dari sejumlah fraksi masing-masing.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin.

Anggaran sebesar Rp 675 juta itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota dewan di Kota Tangerang.

Tiap anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Dia mengeklaim tidak mengetahui besaran harga tiap bahan pakaian tersebut.

Spesifikasi dari tiap pakaian tersebut mengacu kepada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat.

Namun, dia juga tidak mengetahui spesifikasi atau bahan pakaian tersebut.