Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ingin DPRD DKI Pakai Hak Interpelasi, Minta Penjelasan Anies soal Formula E 2022

Kompas.com - 09/08/2021, 20:23 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan, dirinya akan meminta Fraksi PDI-Perjuangan untuk menggunakan hak interpelasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan masalah Formula E.

Langkah itu meresons kebijakan Anies yang ingin Formula E tetap digelar 2022.

"Saya nanti akan memengaruhi Fraksi PDI-P, kita akan menyampaikan hak interpelasi," kata Johnny saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/8/2021).

Johnny mengatakan, interpelasi merupakan jalan yang sebaiknya ditempuh untuk meminta keterangan Anies.

Baca juga: Anies Terbitkan Instruksi, Formula E Jakarta Harus Terselenggara Juni 2022

Menurut dia, kebijakan Anies yang memprioritaskan Formula E di sisa masa jabatannya dinilai sudah sangat keterlaluan.

"Menurut saya itu sudah kebangetan, jadi kita itu masih mau berhura-hura, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Karena dia tidak merasakan itu (penderitaan). Nanti saya akan minta ke fraksi saya untuk bikin hak interpelasi, itu kalau dia (Anies) ngotot," kata Johnny.

Johnny menyarankan agar Anies fokus kepada program prioritas yang sudah tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Begitu juga dengan pemenuhan program pengendalian pandemi Covid-19 yang dinilai masih belum berjalan dengan baik.

"Banyak hal yang dibuat Pemprov melalui Gubernur banyak yang tidak terlaksana," ucap Johnny.

Baca juga: Formula E Jadi Program Prioritas Anies 2022, F-PSI: Jangan Hamburkan Uang Rakyat

Contohnya adalah Perda Covid-19 Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak mampu diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengkritik, langkah Pemprov DKI ingin merevisi Perda Covid-19 yang seumur jagung itu dengan menambah pasal pidana.

"Juga syarat vaksinasi untuk bisa masuk ke pasar tradisional, ke warung, menurut saya perlu dilakukan (penerapan yang) selektif, jangan ujug-ujug (wajib vaksin)," kata Johnny.

Aturan wajib vaksin, kata dia, pada kenyataan tidak dijalankan dengan baik karena pengawasan yang minim.

"Tidak akan mungkin terlaksana, siapa yang awasi?" kata Johnny.

Baca juga: Anggota DPRD: Formula E Dipaksa Digelar, Menari di Atas Penderitaan Masyarakat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Dalam Instruksi itu, Anies menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022.

"Formula E target keluaran terselenggara lomba Formula E, target waktu Juni 2022," tulis Anies.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020 lalu.

Namun penyelenggaraan dibatalkan dua seri yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com