Anggaran Fantastis Baju Anggota DPRD Kota Tangerang, Berbahan Louis Vuitton hingga Usulan Pembatalan

Pengakuan Pokja ULP

Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.

Menurut dia, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian itu adalah tim PPK.

Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta.

Rapat bahas nasib anggaran fantastis

DPRD Kota Tangerang bakal mengadakan rapat soal anggaran pengadaan bahan tersebut pada Selasa (10/8/2021) ini.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo berujar, terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan besok soal anggaran bahan pakaian tersebut, salah satunya dibatalkan.

"Kalau opsinya ada yang usul dibatalkan. Kalau Bang Jandi (Direktur LSM Lembaga Kebijakan Publik) usul ada dua, dibatalkan atau dievaluasi," papar Gatot, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Anggaran Baju Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Kota Tangerang: Ada Usul Dibatalkan

Pihak yang akan berpartisipasi dalam rapat itu adalah pimpinan dewan, pimpinan fraksi, sekretariat, dan pimpinan komisi.

Gatot menjanjikan konferensi pers atas hasil rapat bakal digelar usai mereka membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, anggaran bahan pakaian anggota DPRD bukan dibahas oleh pihaknya, melainkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Sekwan Kota Tangerang.

Minta diperlakukan adil

Gatot meminta diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.

Menurutnya, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, melainkan anggaran bahan pakaian anggota Dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga.

Baca juga: Anggaran Baju Jadi Polemik, Ketua DPRD Kota Tangerang: Tolong Cek Juga Tetangga Samping...

Politikus PDI-P itu bahkan meminta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.

"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.

Klaim miliki sense of crisis

Gatot menyebutkan, pihaknya tetap memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis) meski anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD mencapai Rp 675 juta.