Fakta Polemik Pengadaan Baju DPRD Kota Tangerang, Awal Mula hingga Dibatalkan

Gatot tidak menjelaskan proses pelelangan secara lebih terperinci.

Alasan perlu baju dinas baru

Gatot menyatakan, pakaian anggota Dewan memang diperbarui setiap setahun sekali dan hal itu merupakan hak wakil rakyat.

"Ya itu memang setahun sekali menjadi hak kita ya, diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 18 Tahun 2017," ucapnya.

"Kan gini, badan kita kan ya berkembanglah, ada yang naik, jujur aja saya naik dua kilo. Itu kan pakaian satu setel sama celana," tutur dia.

Gatot berujar, pembahasan awal dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) DPRD, yakni Kesekretariatan DPRD Kota Tangerang mengusulkan anggaran bahan pakaian tersebut.

Dari hasil pembahasan tersebut, muncul anggaran bahan sebesar Rp 675 juta.

Selain itu, muncul juga anggaran sebesar Rp 2,7 juta untuk menjahit satu setel pakaian DPRD.

Dengan demikian, total anggaran ongkos menjahit pakaian untuk 50 anggota Dewan mencapai Rp 600 juta.

Baca juga: Ada Anggaran Baju Baru di Tengah Pandemi, Ketua DPRD Kota Tangerang: Badan Kita Kan Berkembang

Sekretariat DPRD (Sekwan) sempat menyampaikan anggaran sebesar total Rp 1,275 miliar untuk bahan dan ongkos menjahit itu ke DPRD Kota Tangerang.

Tak tahu soal pemilihan merek

Empat jenis pakaian dinas direncanakan menggunakan empat bahan bermerek internasional, salah satunya adalah Louis Vuitton.

Menurut Gatot, pihaknya tidak pernah mengajukan merek tertentu.

Dia justru bertanya siapa pihak yang membeberkan merek bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang.