Fakta Polemik Pengadaan Baju DPRD Kota Tangerang, Awal Mula hingga Dibatalkan

TANGERANG, KOMPAS.com - Anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 675 juta menuai polemik.

Anggaran tahun 2021 meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 312,5 juta.

Setelah dikritik, DPRD Kota Tangerang memutuskan membatalkan pengadaan bahan pakaian tersebut.

Anggaran dibatalkan

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pihaknya membatalkan pengadaan bahan pakaian tersebut berdasarkan hasil rapat pada Selasa (10/8/2021).

"Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," paparnya dalam rekaman suara, Selasa.

Baca juga: Hasil Rapat, DPRD Kota Tangerang Batalkan Anggaran Pengadaan Baju Rp 675 Juta

Dia menyebutkan, pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Berarti, instansinya tak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada tahun 2021.

"Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat," kata Gatot.

Gatot menjelaskan, anggaran bahan tahun ini meningkat karena jumlah pakaian yang bakal diterima tiap anggota DPRD Kota Tangerang bertambah.

Pada tahun 2020, tiap anggota Dewan menerima empat setel pakaian. Namun, pada tahun ini, 50 anggota Dewan bakal menerima lima setel pakaian.

Selain itu, spesifikasi dan kualitas bahan pakaian anggota Dewan tahun ini berubah. Harga bahan di pasaran, menurut Gatot, juga meningkat.

"Itu penjelasan mengapa terjadi kenaikan," kata dia.

Politikus PDI-P itu menambahkan, proses pelelangan pengadaan bahan tersebut terjadi sebanyak dua kali. Namun, proses pelelangan pertama gagal.

Kemudian, diadakan proses pelelangan kedua dan terdapat empat penawar.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Ungkap Penyebab Anggaran Baju Melonjak hingga Rp 675 Juta

Hasil lelang kedua lantas diputuskan penyedia bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang.

Gatot tidak menjelaskan proses pelelangan secara lebih terperinci.

Alasan perlu baju dinas baru

Gatot menyatakan, pakaian anggota Dewan memang diperbarui setiap setahun sekali dan hal itu merupakan hak wakil rakyat.

"Ya itu memang setahun sekali menjadi hak kita ya, diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 18 Tahun 2017," ucapnya.

"Kan gini, badan kita kan ya berkembanglah, ada yang naik, jujur aja saya naik dua kilo. Itu kan pakaian satu setel sama celana," tutur dia.

Gatot berujar, pembahasan awal dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) DPRD, yakni Kesekretariatan DPRD Kota Tangerang mengusulkan anggaran bahan pakaian tersebut.

Dari hasil pembahasan tersebut, muncul anggaran bahan sebesar Rp 675 juta.

Selain itu, muncul juga anggaran sebesar Rp 2,7 juta untuk menjahit satu setel pakaian DPRD.

Dengan demikian, total anggaran ongkos menjahit pakaian untuk 50 anggota Dewan mencapai Rp 600 juta.

Baca juga: Ada Anggaran Baju Baru di Tengah Pandemi, Ketua DPRD Kota Tangerang: Badan Kita Kan Berkembang

Sekretariat DPRD (Sekwan) sempat menyampaikan anggaran sebesar total Rp 1,275 miliar untuk bahan dan ongkos menjahit itu ke DPRD Kota Tangerang.

Tak tahu soal pemilihan merek

Empat jenis pakaian dinas direncanakan menggunakan empat bahan bermerek internasional, salah satunya adalah Louis Vuitton.

Menurut Gatot, pihaknya tidak pernah mengajukan merek tertentu.

Dia justru bertanya siapa pihak yang membeberkan merek bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang.

Gatot mengaku bahwa pihaknya hanya mengurus soal kenyamanan pakaian.

Saat pembahasan anggaran pengadaan bahan pakaian, satu jenis merek pun tak pernah disebutkan atau diajukan.

Sekwan Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku tidak mengetahui pemilihan merek untuk bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang.

Penentuan merek bahan pakaian anggota Dewan bukan ditentukan oleh pihaknya.

"Saya menegaskan kembali bahwa terkait penentuan merek itu bukan dari kami. Yang ada dari kita itu kan spesifikasinya saja, tidak ada merek," paparnya dalam rekaman suara.

Spesifikasi yang dikeluarkan oleh kesekretariatan Dewan berupa kandungan atau kadar setiap bahan pakaian.

Dari spesifikasi tiap bahan, lanjut Agus, tidak menjurus secara langsung ke merek tertentu.

Dia menambahkan, penggunaan merek Louis Vuitton baru diwacanakan pada tahun ini.

Pada tahun 2020, bahan pakaian Dewan tidak menggunakan merek yang berasal dari Perancis tersebut.

Namun, saat ditanya soal bahan pakaian anggota Dewan tahun lalu, Agus mengaku lupa mereknya.