Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Cetak Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Seukuran ATM, Wakil Wali Kota Bekasi: Itu Inovasi

Kompas.com - 12/08/2021, 16:50 WIB
Djati Waluyo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI,KOMPAS.com - Belakangan ini banyak masyarakat yang mecetak sertifikat vaksinasi Covid-19 milik mereka dalam ukuran yang lebih ringkas untuk dibawa bepergian. Hal ini juga terjadi di Kota Bekasi.

Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa aturan yang berlaku selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, di mana sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat untuk berkegiatan, baik melakukan perjalanan, memasuki kawasan perbelanjaan, atau mengakses area publik lainnya.

Karena itu, tak jarang usaha percetakan memanfaatkan hal ini sebagai peluang menambah penghasilan dengan menawarkan jasa mencetak sertifikat vaksin seukuran kartu ATM.

Baca juga: Resmi, Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Aktivitas yang Telah Dibuka di Jakarta

Berkait hal ini Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku tidak mempermasalahkannya, sepanjang usaha percetakan tak melanggar ketentuan yang ada.

"Sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada. Kalau bagi saya itu bagian dari satu bentuk demokrasi. Sah sah saja, tapi yang penting kalo engga boleh itu yang mencetak dia belum pernah divaksin," ujar Tri, Kamis (12/8/2021).

Tri berujar, mencetak sertifikat vaksin dengan ukuran yang lebih ringkas merupakan inovasi.

"Kalau kita pikir kartunya kayak gini (besar) kan, coba bayangin aja (ribet). Tapi kalau dalam bentuk kartu, atau dalam bentuk kayak kartu anggota polisi, kartu anggota karang taruna, itu kan lebih menarik," ujar dia.

Baca juga: Jadi Syarat Aktivitas, Ini Cara Download Sertifikat Vaksin via PeduliLindungi

Meski begitu, ia mengungkapkan sebenarnya masyarakat tidak perlu mencetak kartu vaksinasi tersebut, lantaran data vaksinasi sudah terdapat di situs web maupun aplikasi PeduliLindungi.

"Karena kan buat di kantong, apalagi sekarang ini kan dari ketentuan dari presiden itu jelas, kita sudah punya di laman PeduliLindungi, harusnya enggak perlu dicetak juga bisa," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com