Kompas.com - 16/08/2021, 14:56 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Pemprov DKI Jakarta melonggarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara bertahap.

Menurut dia, PPKM tidak bisa dilonggarkan secara langsung karena berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"PPKM kalaupun harus dilonggarkan, dilonggarkan secara bertahap. Tidak kayak buka gerbang gitu jangan, karena faktanya Covid-19 masih ada," kata Basri saat dihubungi melalui telepon, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Secercah Harapan Jelang Akhir PPKM Level 4: Kasus Aktif Covid-19 di Bawah 10.000, Jakarta Keluar dari Zona Merah

Basri juga menyebutkan, pelonggaran harus melihat proses vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta.

Menurut dia, pelonggaran bisa dibuka dengan lebar apabila 90 persen dari penduduk DKI Jakarta sudah divaksinasi Covid-19.

"(Penduduk usia) 12 tahun ke atas seharusnya semua harus divaksin. Kalau yang punya kendala (alasan medis) karena baru Covid-19 misalnya, tidak ada masalah," kata dia.

Basri bertutur, apabila kekebalan komunitas dari program vaksinasi terbentuk, barulah masyarakat bisa kembali beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Baca juga: Anies Keluarkan Seruan Gubernur, Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus

Dengan demikian, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa berjalan normal meskipun Covid-19 masih ada.

"Bagaimana cara mesti kebal (dari Covid-19) biar bisa cari uang segala macam, vaksinasi sekarang ini harus tetap berjalan," ujar Basri.

Data teranyar per 15 Agustus 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 840.442.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.