Dua Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektar di Pinang Dituntut 2 Tahun dan 3 Tahun Penjara

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua terdakwa kasus mafia tanah seluas 45 hektare di Pinang, Kota Tangerang dituntut dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, Senin (16/8/2021).

Dua terdakwa adalah Darmawan (48) dan Mustafa Camal Pasha (61).

Mereka ditangkap kepolisian pada April 2021. Keduanya menggunakan modus saling melayangkan gugatan perdata di PN Tangerang untuk mengakuisisi lahan tersebut.

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Dapot Dariarma berujar, Darmawan dituntut 3 tahun penjara, sedangkan Mustafa dituntut 2 tahun penjara.

Baca juga: Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektare di Pinang

Soal perbedaan masa tuntutan kedua terdakwa itu, menurut Dapot, lantaran Mustafa dianggap bertindak kooperatif selama menjalani persidangan.

Namun, Darmawan justru bertindak sebaliknya.

"Dia (Mustafa) mengakui apa yang telah diperbuatnya terkait kasus tanah itu saat persidangan," ucap Dapot pada awak media, Senin.

Sementara Darmawan, lanjutnya, tidak mengakui perbuatannya selama persidangan.

Padahal, kata Dapot, sejumlah barang bukti, keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan ke persidangan menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Darmawan merupakan surat palsu.

"Darmawan tidak mengakui, berbelit-belit. Padahal, ada saksi yang dihadirkan, ditambah diperkuat keterangan terdakwa Mustafa sendiri," paparnya.

"Mustafa berterus terang dari awal. Dia mengaku perbuatan itu tidak benar, salah," sambung dia.

Baca juga: Sidang Kasus Mafia Tanah di Pinang, Sertifikat HGB Milik Terdakwa Disebut Tak Terdaftar di BPN

Dapot menambahkan, agenda sidang selanjutnya, yakni pembacaan pleidoi oleh kedua terdakwa beserta pendamping hukumnya.

"Agenda selanjutnya dari pengacaranya mungkin pledoi, itu hak mereka lah," imbuh dia.

Dapot sebelumnya berujar, saksi yang telah diperiksa selama persidangan setidaknya ada sekitar sembilan orang, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang hingga warga Pinang.

Berdasarkan keterangan warga Pinang saat persidangan, mereka memiliki surat hak guna bangunan (SHGB) atas tanah di Pinang yang diklaim oleh dua terdakwa.

Mereka juga sudah tinggal di sana selama beberapa tahun.

Berdasarkan keterangan BPN Kota Tangerang di persidangan, SHGB yang dimiliki oleh Darmawan dan Mustafa saat mengklaim tanah di Pinang tidak terdaftar di data BPN.

Menurut Dapot, kedua terdakwa tidak dapat membuktikan SHGB yang mereka miliki merupakan dokumen yang sah.

JPU mendakwa Darmawan dan Mustafa dengan Pasal 263 Ayat 1 jo Pasal 55 atau Pasal 263 Ayat 2 jo Pasal 55 KUHP di PN Tangerang, 7 Juni 2021.