JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Akuarium Selasa (17/8/2021) kemarin.
Membangun kampung susun yang sebelumnya digusur untuk pembangunan tanggul laut itu merupakan salah satu janji kampanye Anies saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
Kampung Susun yang diresmikan Anies merupakan pembangunan tahap pertama.
Baca juga: Tak Seperti Rusun Lain, Kampung Susun Akuarium Dikelola oleh Warga Lewat Koperasi
Dilansir dari akun instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, berikut adalah fasilitas yang diberikan dalam bangunan Kampung Susun Akuarium Tahap 1:
- Terdiri dari 2 blok dan 5 lantai
- Terdapat 107 hunian dengan tipe 36 (1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang keluarga)
- Fasilitas pendukung tersedia seperti tiga lokasi usaha dan satu galeri yang menampilkan dokumentasi peninggalan cagar budaya di kawasan Kampung Akuarium
Sedangkan konsep yang diusung dalam pembangunan Kampung Susun Akuarium tersebut didesain split level untuk ruang interaksi antarpenghuni.
Material yang digunakan juga disebut memperkuat identitas kampung itu sendiri dengan bentuk meruncing dan warna atap merah.
Warna dinding juga dipilih berwarna putih dengan alasan menyesuaikan kawasan heritage setempat.
Baca juga: Resmikan Kampung Susun Akuarium, Anies Sebut Itu Bentuk Keadilan Permukiman di Jakarta
Kampung Akuarium digusur pada 11 April 2016 saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok menggusur untuk membangun sheetpile di area rumah-rumah warga yanng sudah dibangun untuk tanggul pencegahan banjir rob di sisi utara Jakarta.
Saat proses pengerukan sheetpile, ditemukan benteng peninggalan zaman belanda yang tenggelam di dekat pemukiman, Ahok kemudian berencana merestorasi benteng tersebut.
"Di sana tuh ada pos penjaga untuk berdiri parjurit, begitu. (Bentuk) yang asli kan masih ada tetapi ada yang di bawah (tenggelam), termasuk pintu bulatnya. Nah kita mau balikin," kata Ahon 12 Mei 2016.
Penemuan cagar budaya tersebut membuat kebijakan Kampung Susun di era Ahok dibatalkan dan Ahok memilih untuk merelokasi warga. Namun warga ngotot enggan keluar dari lokasi jagar budaya tersebut.