Revitalisasi Monas Tertunda, Pemprov DKI: Tunggu Kepastian Perpindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Heru Hermawanto mengatakan, revitalisasi Monumen Nasional (Monas) tertunda karena menunggu kepastian perpindahan kawasan Ibu Kota.

Dia mengatakan, usulan revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di DKI Jakarta bisa dilakukan dengan sederhana apabila status Ibu Kota sudah dipastikan dipindah.

"Kan (revisi) Keppres dulu nih, karena berkaitan dengan (perpindahan) kawasan Ibu Kota, nanti kalau kita usulkan bisa PRK (panduan rancang kota) jadi lebih simpel, jadi bisa kita kerjakan," kata Heru saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Revitalisasi Monas ala Anies, Saat Pohon Rindang Berganti Jadi Lantai Beton nan Gersang

Dia mengatakan, revitalisasi Monas saat ini baru dikerjakan di bagian selatan saja.

Revitalisasi yang rencananya akan menyentuh seluruh kawasan Monas itu akhirnya terhenti karena terhalang aturan Keppres 25 tahun 1995 yang ada.

Revisi Keppres itu, kata Heru, akan diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta setelah dipastikan Ibu Kota berpindah ke Kalimantan.

"Kalau kita susun (PRK sekarang), nanti (saat berstatus masih) Ibu Kota akan seperti apa kasusnya. Kalau udah yakin di sana (pindah ke Kalimantan) pasti berbeda konsep," ucap dia.

Agenda Revitalisasi Monas dari Pemprov DKI Jakarta dimulai sejak November 2019 melalui tandatangan kontrak DKI Jakarta dengan pemenang lelang PT Bahana Prima Nusantara.

Revitalisasi direncanakan untuk seluruh kawasan Monas. Namun untuk tahap pertama dilakukan pada bagian selatan Monas dan sempat menuai kontroversi karena harus menebang ratusan pohon rindang di sisi selatan Monas.

Baca juga: Pengamat: Anies Tak Serius Atasi Banjir, Malah Sibuk Urus Revitalisasi Monas dan Formula E

Revitalisasi tersebut juga sempat ditentang Sekretariat Negara karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu saat melakukan pengerjaan.

"Bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin," kata Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utma, Rabu (22/1/2020).

Setelah mendengar penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Setneg kemudian mengizinkan dan meminta Anies segera merevitalisasi Monas dengan segera.

"Kita tidak mau ada yang mangkrak di situ. Kita juga ingin segera Monas kembali menjalankan fungsinya. Sebagai fungsi pelayanan publik, fungsi vegetasinya juga kembali," kata Setya Rabu (5/2/2020).