Anies Lantik 13 Pejabat untuk Bantu Tuntaskan Janji, Apa Saja yang Belum Terealisasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Dalam acara pelantikan, Anies memberikan pesan kepada 13 pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta janji yang dia kemukakan saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

"Saya ingin titipkan beberapa pesan dan pengingat pada kita yang hadir di tempat ini. Pahami semua RPJMD, janji Gubernur, dan KSD (kebijakan strategis daerah) kita," ujar Anies dalam sambutannya.

Baca juga: Baru Diresmikan Anies, Kampung Susun Akuarium Disebut Bermasalah dan Langgar Aturan

Berikut daftar 13 Pejabat Tinggi Pratama yang baru dilantik:

1. Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Mochamad Miftahulloh sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3. Suharini Eliawati sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Elisabeth Ratu Rante Allo sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Sarjoko sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Iwan Kurniawan sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Andriansyah sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Elvarinsa sebagai Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Ani Ruspitawati sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Purwosusilo sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. M. Fadjar Churniawan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu
12. Fredy Setiawan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Abdul Khalit sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Baca juga: Alasan Klinik/RS di Jakarta Terapkan Harga PCR Lebih Tinggi dari Instruksi Jokowi

Lantas apa saja program dan janji-janji Anies yang belum terealisasi hingga kini?

Dari rumah DP Rp 0 hingga OK OCE

Di antara program yang digembar-gemborkan Anies semasa menjalani kampanye pemilihan gubernur pada 2016-2017 adalah program rumah DP Rp 0 dan pembentukan wirausaha baru melalui program yang diberi nama OK OCE.

Program ini kemudian dituangkan dalam RPJMD 2017-2022 setelah dirinya menjabat sebagai gubernur.

Di dalam naskah RPJMD tersebut tertulis target pembangunan rumah dan pengembangan wirausaha yang sangat optimis.

Rumah DP Rp 0, misalnya, ditargetkan akan dibangun sebanyak 250.000 unit selama masa jabatan Anies. Sementara program OK OCE yang targetnya mencetak 361.518 wirausaha baru.

Namun, selama masa jabatan Anies berlangsung terlihat bahwa target ini susah untuk direalisasikan. 

Baca juga: Saat Instruksi Jokowi soal Tarif Tes PCR Tak Dipatuhi Sejumlah RS dan Klinik di Jakarta

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono bahkan menyebut Anies gagal dalam mewujudkan cita-citanya.

"(Rumah DP Rp 0) Bisa dikatakan (program) gagal karena selama 3 tahun jumlah unit yang dibangun hanya mencapai 2.774 yang terdiri 790 unit rusunami DP Rp 0 yang bermasalah, 1.984 unit rusunawa APBN," kata Gembong.

Sementara itu, untuk program OK OCE, baru terbentuk 1.064 wirausaha baru. Ini jauh dari target awal.

Gembong juga menyoroti program naturalisasi kali yang digagas oleh Anies saat kampanye. Menurut Anies, naturalisasi akan menjadi pengganti program betonisasi sungai ala gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Gembong, belum ada sungai yang tersentuh program pengendalian banjir tersebut.

"Bahkan hingga 2019 ketika pandemi belum melanda, tidak ada sejengkal pun sungai di Jakarta yang tersentuh oleh program normalisasi dan juga naturalisasi sungai," ucap Gembong.

Baca juga: Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Keliling di Jakarta pada 21 Agustus

Revisi RPJMD

Anies pada awal Agustus 2021 lalu mengajukan perubahan RPJMD 2017-2022.

Di antara perubahan yang dilakukan adalah pengurangan target pembangunan rumah DP Rp 0 rupiah dan pembentukan wirausaha baru.

Program pembangunan rumah DP Rp 0 targetnya diturunkan dari 250.000 unit menjadi 29.366 unit saja.

Sementara itu, target pembentukan wirausaha baru juga direvisi dari angka 361.518 diturunkan menjadi 278.971.