Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Covid-19 Jakarta dan Bodetabek Timpang, Pakar: Pusat Seharusnya Koordinasikan

Kompas.com - 23/08/2021, 17:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capaian vaksinasi Covid-19 antara DKI Jakarta dan kota-kota penyangga saat ini timpang.

Berdasarkan data teranyar, DKI Jakarta sudah melakukan sedikitnya 9,3 juta vaksinasi Covid-19 dosis pertama, 104 persen dibandingkan target awal 8,5 juta penduduk.

Dari jumlah vaksin dosis pertama yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kira-kira sepertiganya merupakan warga ber-KTP luar Ibu Kota.

Sementara itu, hingga saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di wilayah Bodetabek rata-rata masih di bawah 50 persen. Hanya Kota Bogor yang laju vaksinasinya diklaim telah mencapai 51 persen untuk dosis pertama.

Baca juga: Jakarta Terapkan PPKM Level 4 meski Berstatus Zona Hijau Covid-19, Ini Penjelasan Anies

Hal ini dikhawatirkan menjadi bias dalam hal mengambil kebijakan, seperti pelonggaran pembatasan aktivitas warga di Ibu Kota.

Padahal, yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya warga ber-KTP DKI Jakarta, melainkan juga warga dari kota penyangga.

"Yang harus divaksinasi bukan orang yang punya KTP DKI, melainkan orang yang beraktivitas di DKI. Berapa yang beraktivitias di DKI? 30 juta," kata epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kepada Kompas.com.

"(Vaksinasi) Jakarta saja memang cukup tinggi, tapi kan yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya orang Jakarta. (Capaian vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta) bila dibagi dengan 30 juta, masih di bawah 50 persen," jelasnya.

Baca juga: Lokasi dan Syarat Dapatkan Vaksinasi Covid-19 dengan Vaksin Pfizer di Jakarta

Ketimpangan capaian vaksinasi Covid-19 antardaerah ini semestinya dapat diurus oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat seharusnya tidak menggunakan sudut pandang yang kaku dalam hal penanganan pandemi.

Wilayah Jabodetabek, meskipun terdiri dari tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, seharusnya ditangani serempak sebagai kesatuan wilayah aglomerasi.

"Yang penting kan bukan KTP-nya. Kalau hitungnya berdasarkan jumlah penduduk per wilayah ya begitu," kata Pandu.

"Kan sudah ada konsep aglomerasi, tapi konsep itu tidak pernah dijabarkan dalam konsep yang ditangani bersama. (Vaksinasi di) Bekasi juga harus sama tingginya, Bogor juga gitu, Tangerang juga gitu. Problemnya, siapa yang mengoordinasikan. Tidak mungkin Gubernur DKI mengoordinasikan. Makanya harus pemerintah pusat," jelasnya.

Baca juga: Peringatan bagi Pemerintah jika PPKM Jabodetabek Dilonggarkan: Kasus Covid-19 Bisa Naik, Turunnya Susah Lagi

Pandu memberi usul agar Kementerian Dalam Negeri turun tangan mengurusi penanganan Covid-19 di setiap wilayah aglomerasi.

Ia mengambil contoh, masing-masing wilayah aglomerasi di Indonesia, termasuk Jabodetabek, dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui staf-stafnya.

"Pokoknya, yang bertanggung jawab Mendagri, mengoordinasikan pengetatan, vaksinasi, dan sebagainya, supaya benar-benar kesatuan wilayah hidup aglomerasi bisa ditekan risikonya," kata Pandu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Megapolitan
Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com