Epidemiolog Tak Setuju dengan Klaim Jakarta Capai Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 dosis 1 yang telah memenuhi 100 persen target di Jakarta tak serta-merta membuat Ibu Kota mencapai herd immunity seperti klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Pasalnya, yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya warga ber-KTP DKI Jakarta saja. Pemprov DKI Jakarta sendiri mengakui, dari sedikitnya 9,3 juta orang yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di Jakarta, sekitar sepertiganya adalah warga ber-KTP luar Jakarta.

Jumlah warga yang berkegiatan di Ibu Kota masih jauh lebih banyak dari jumlah penduduk Ibu Kota dan jumlah vaksinasi Covid-19 dosis 1 yang sudah dilakukan.

"Yang harus divaksinasi bukan orang yang punya KTP DKI, melainkan orang yang beraktivitas di DKI. Berapa yang beraktivitias di DKI? Tiga puluh juta," kata epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, kepada Kompas.com.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Jakarta Capai Herd Immunity, Bagaimana Faktanya?

"(Vaksinasi di) Jakarta saja memang cukup tinggi. Tapi kan yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya orang Jakarta. (Capaian vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta), bila dibagi dengan 30 juta, masih di bawah 50 persen," ujar dia.

Berdasarkan data teranyar, Jakarta sudah melakukan sedikitnya 9,3 juta vaksinasi Covid-19 dosis pertama, 104 persen dibandingkan target awal 8,5 juta penduduk. Dari jumlah vaksin dosis pertama yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kira-kira sepertiganya merupakan warga ber-KTP luar Jakarta .

Namun, hingga saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di wilayah Bodetabek rata-rata masih di bawah 50 persen. Hanya Kota Bogor yang laju vaksinasinya diklaim telah mencapai 51 persen untuk dosis pertama.

Bahkan, sekalipun capaian vaksinasi ditambah dengan jumlah penyintas Covid-19 di Jabodetabek yang diperkirakan masih memiliki antibodi saat ini, masih terlalu prematur untuk mengeklaim Jakarta mencapai herd immunity.

"Itu pun baru sekitar 50 persen dan itu pun mungkin sudah mulai menurun juga daya proteksinya (antibodi para penyintas Covid-19)," kata Pandu.

"Kalau 50 persen sudah divaksinasi dan sudah terinfeksi, dikombinasi, 50 persennya kan masih tidak punya imnunitas sama sekali. Itu cukup besar sekali kalau dikalikan penduduk Jakarta, apalagi jika dilihat Jabodetabek. Itu yang akan berdampak buruk," ungkapnya.

Karena itu, Pandu menyoroti bahwa pelonggaran PPKM di Jakarta dalam kondisi saat ini kemungkinan besar akan memicu penularan Covid-19 besar-besaran lagi, sebab pergerakan penduduk melonjak sementara kepatuhan memakai masker dan tingkat vaksinasi masih rendah.

Baca juga: Wagub Klaim Jakarta Masuk Zona Hijau Covid-19 dan Capai Herd Immunity

Ditambah lagi, virus SARS-CoV-2 varian Delta yang lebih mudah menular telah mendominasi saat ini.

"Vaksinasi kita tidak secepat yang dibayangkan orang. Transmisi (penularan) di masyarakat cukup tinggi," ujar Pandu.

"Makanya kalau tidak bisa meningkatkan (perilaku) pakai masker, tidak usah dilonggarkan. Nanti naik lagi dan nanti turunnya susah lagi," kata dia.