Jakarta PPKM Level 3, Pemprov DKI Kaji Penerapan Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 24/08/2021, 06:31 WIB
Ilustrasi sekolah tatap muka. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi sekolah tatap muka.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memastikan belum menggelar belajar tatap muka meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah berada di level 3.

Dia mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta mengkaji penerapan belajar tatap muka bagi wilayah yang berada di level 3.

"Kami belum memutuskan, masih kita pelajari, kaji kapan Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam PPKM Level 3 yang memungkinkan," ujar Riza dalam rekaman suara, Senin (23/8/2021) malam.

Baca juga: Kritik Epidemiolog Pelonggaran PPKM Jabodetabek: Vaksinasi Timpang hingga Potensi Lonjakan Kasus

Begitu juga dengan kelonggaran lainnya di PPKM Level 3. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait penerapan PPKM level 3 di area perkantoran.

"Kita masih menunggu ya, kita tunggu saja," kata dia.

Jika merujuk pada Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM di pulau Jawa-Bali sebelumnya, maka level 3 memiliki beragam kelonggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa pelonggaran di antaranya:

- Boleh menggelar belajar tatap muka dengan terbatas dilaksanakan kapasitas maksimal 50 persen

- Perkantoran non esensial masih WFH 100 persen

- Perkantoran esensial yang berhubungan langsung dengan pelanggan 50 persen, untuk operasional pembantu 25 persen

Baca juga: Sejumlah Tempat yang Bisa Dikunjungi di Jakarta jika Sudah Vaksinasi Covid-19

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.