Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bike 2 Work Protes Pesepeda Dilarang Melintas Jalan Sudirman-Thamrin Selama PPKM

Kompas.com - 24/08/2021, 08:43 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas warga yang bersepeda ke kantor atau Bike to Work (B2W) mempertanyakan mengapa pesepeda belum boleh melintasi Jalan Sudirman-Thamrin selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Komunitas menilai aturan tersebut menyulitkan warga yang hendak gowes saat pergi dan pulang kerja.

"Ada sesuatu yang cukup mengusik rasa keadilan ketika ada warga yang ingin ke kantor dengan mengendarai sepeda, ternyata malah tidak diperbolehkan melintas," kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Fahmi menegaskan, secara hitungan sederhana saja, bersepeda itu sangat menguntungkan bagi manusia, alam dan perekonomian.

Bersepeda baik dari sisi kesehatan dan juga bisa menekan biaya operasional.

Baca juga: Cerita Pesepeda Kesulitan Gowes ke Kantor Gara-gara Dilarang Lewat Sudirman-Thamrin

"Rasanya kurang tepat juga kalau sepeda tak boleh melintas di jalur utama seperti jalan Sudirman-Thamrin. Padahal banyak juga mereka yang berkantor di sana," ujar Fahmi.

Fahmi menyinggung pernyataan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo bahwa sepeda masih dilarang melintasi jalur Sudirman-Thamrin selama pemberlakuan PPKM.

Alasannya, untuk mencegah terjadi kerumunan masyarakat.

"Dari situ saya beranggapan hanya yang akan berolahraga secara bergerombol yang sebenarnya dilarang. Tapi bagi individu yang cuma sendirian gowes, masa sih harus diperlakukan sama?" kata dia.

"Bagaimana dengan para abang starling (ungkapan untuk menyebut para pedagang kopi/teh yang berkeliling menggunakan sepeda), apakah dilarang juga?" sambung Fahmi.

Eko Widodo, salah seorang karyawan di Jakarta mempertanyakan mengapa aparat melarang semua pesepeda melintas di jalur sepeda Sudirman-Thamrin.

Padahal, ia menggunakan sepeda untuk menuju kantor.

Baca juga: Menghapus Kasta Pesepeda di Jakarta

Pria yang akrab disapa Dodo itu bercerita, sejak awal pandemi Maret 2020, jika mendapat jadwal bekerja dari kantor, ia rutin gowes ke kantornya di MNC Tower, Kebon Sirih.

"Dari rumah di Bintaro saya sepedaan ke kantor di Kebon Sirih. Kadang pagi, kadang sore," ucap dia ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (23/8/2021) malam.

Sejak tahun lalu, ia tidak pernah dilarang melintas Sudirman-Thamrin ketika menuju kantor maupun pulang ke rumah.

Namun, pada Minggu lalu, ia sampai tiga kali dicegat petugas ketika hendak melintas Jalan Sudirman.

Awalnya, polisi mencegatnya di sekitar FX Senayan. Kepada Dodo, polisi menyampaikan bahwa pesepeda dilarang melintas karena alasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Saya bilang, 'dari awal pandemi, mau lockdown, mau PPKM, saya ngga pernah dicegat. Baru hari ini saya dicegat'. Polisinya jawab 'pokoknya ngga boleh'," cerita Dodo.

Dodo mempertanyakan mengapa pesepeda Bike to Work tidak boleh melintas. Sementara pengendara motor dan mobil tidak dilarang?

"Polisi jawabnya, 'pokoknya ngga boleh lewat'. Berkali-kali jawabnya 'pokoknya' terus," ucapnya.

Tak mau berdebat panjang, Dodo akhirnya belok ke kiri menuju arah Gedung TVRI. Ia lalu naik ke flyover menuju Gatot Subroto arah Kuningan.

Di Semanggi, ia mencoba belok kiri kembali masuk ke Jalan Sudirman.

"Di situ yang jaga Satpol PP. Saya dicegat. Saya bilang mau ke kantor di Kebon Sirih. Lewat mana lagi coba? Akhirnya boleh lewat," katanya.

Baca juga: Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta...

Setelah masuk Jalan Sudirman, Dodo kembali dicegat polisi di Benhil. Lagi-lagi polisi melarang melintas.

Ia kembali menjelaskan bahwa dirinya akan menuju kantor di Kebon Sirih. Namun, polisi tetap melarang.

"Saya males debat dan buru-buru, akhirnya belok kiri ke arah Pejompongan, Tanah Abang," katanya.

Gara-gara tindakan polisi tersebut, Dodo akhirnya mengubah rute gowes B2W pada Senin keesokan harinya. Dampaknya, rutenya menjadi lebih jauh.

"Tadi ke kantor gowes lewat Kuningan. Muter-muter," ujar Dodo.

Dodo masih tidak mengerti mengapa aparat pemerintah mempersulit pekerja gowes menuju kantor.

Ia mengingatkan aparat untuk tidak memandang pesepeda hanya orang yang berolahraga. Banyak pekerja yang mobilitasnya menggunakan sepeda.

"Motor boleh, mobil boleh, tapi sepeda ngga boleh, sama-sama ke kantor, lucu lah. Orientasinya transportasi bermotor, ngga mikirin sepeda," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Megapolitan
Warga Serpong Curhat Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Warga Serpong Curhat Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Megapolitan
Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Megapolitan
Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Megapolitan
Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Megapolitan
Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Megapolitan
Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Megapolitan
2 Pria Dikepung Warga karena Diduga Transaksi Narkoba, Ternyata Salah Paham

2 Pria Dikepung Warga karena Diduga Transaksi Narkoba, Ternyata Salah Paham

Megapolitan
Hasil Tes Urine Negatif, Anggota Polres Jaktim Dibebaskan Usai Ditangkap dalam Pesta Narkoba

Hasil Tes Urine Negatif, Anggota Polres Jaktim Dibebaskan Usai Ditangkap dalam Pesta Narkoba

Megapolitan
Terungkap, Wanita Hamil Bersimbah Darah di Kelapa Gading Tewas akibat Menggugurkan Janinnya Sendiri

Terungkap, Wanita Hamil Bersimbah Darah di Kelapa Gading Tewas akibat Menggugurkan Janinnya Sendiri

Megapolitan
Ketakutan Pengemudi 'Online' Antar-Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Ketakutan Pengemudi "Online" Antar-Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Akibat Pipa Bocor, Warga BSD Alami Gangguan Air Mati sejak Senin Dini Hari

Akibat Pipa Bocor, Warga BSD Alami Gangguan Air Mati sejak Senin Dini Hari

Megapolitan
KPU Buka Pendaftaran PPK Buat Pilkada DKI 2024, Ini Tahapan dan Syaratnya

KPU Buka Pendaftaran PPK Buat Pilkada DKI 2024, Ini Tahapan dan Syaratnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com