Kompas.com - 24/08/2021, 12:09 WIB
Petugas mendata makam penderita Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021). Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia hingga hari ini 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPetugas mendata makam penderita Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021). Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia hingga hari ini 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan makam di Jakarta.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta mengenai temuan tersebut di sini.

Nilai kerugian capai Rp 3,3 miliar

Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK) DKI Jakarta membayar Rp 71,2 miliar untuk pengadaan lahan makam di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dana tersebut diambil dari anggaran tahun 2020.

Baca juga: Aturan PPKM Level 3 Jakarta, Kapasitas Mal Naik hingga Restoran Boleh “Dine-In”

BPK kemudian melakukan penilaian atau appraisal dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui biaya yang semestinya dikeluarkan DPHK.

Dari hasil penilaian KJPP ditemukan biaya sejumlah Rp 67,9 miliar yang patut dikeluarkan untuk membeli lahan seluas 13.349 meter persegi itu.

Dengan demikian, ditemukan pemborosan sebesar Rp 3,3 miliar untuk pembelian lahan makam tersebut.

"Penaksiran harga tanah yang menjadi dasar UPT DPHK, dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah Jl Sarjana Srengseng Sawah diindikasi lebih tinggi senilai Rp 3.329.333.000," tulis BPK dalam laporannya.

BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta Kepala DPHK membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif.

Kepala DPHK juga diminta untuk menyusun prosedur operasi standar terkait kewajiban untuk melakukan reviu atas laporan KJPP.

Baca juga: Syarat dan Lokasi Mendapatkan Vaksin Pfizer di Jakarta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dagangan Senilai Rp 30 Juta Terendam Banjir di Tegal Alur, Pedagang: Seperempatnya Tidak Selamat

Dagangan Senilai Rp 30 Juta Terendam Banjir di Tegal Alur, Pedagang: Seperempatnya Tidak Selamat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pastikan Stok Vaksin Cukup untuk Booster Selama Januari

Pemkot Bekasi Pastikan Stok Vaksin Cukup untuk Booster Selama Januari

Megapolitan
Bruder Angelo Divonis 14 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Korban: Sangat Adil

Bruder Angelo Divonis 14 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Korban: Sangat Adil

Megapolitan
Kuli Bangunan yang Cabuli Bocah di Pamulang Iming-imingi Korban dengan Cokelat

Kuli Bangunan yang Cabuli Bocah di Pamulang Iming-imingi Korban dengan Cokelat

Megapolitan
Korsleting di Tiang Listrik, Api Menyambar Sebuah Gerobak di Tanah Abang

Korsleting di Tiang Listrik, Api Menyambar Sebuah Gerobak di Tanah Abang

Megapolitan
Cerita Sepasang Lansia Bertahan di Tengah Banjir demi Selamatkan Gerobak Jualan Aksesori: Ini Paling Berharga

Cerita Sepasang Lansia Bertahan di Tengah Banjir demi Selamatkan Gerobak Jualan Aksesori: Ini Paling Berharga

Megapolitan
Guru SMP Cendrawasih I Cilandak Dijambret, Uang Rp 2 Juta Buat Bayar Kontrakan dan Ponsel Raib

Guru SMP Cendrawasih I Cilandak Dijambret, Uang Rp 2 Juta Buat Bayar Kontrakan dan Ponsel Raib

Megapolitan
Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Sebabkan Banjir, Warga: Tiap Tahun Juga Begini

Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Sebabkan Banjir, Warga: Tiap Tahun Juga Begini

Megapolitan
Oleng, Pengemudi Toyota Rush Tabrak Mobil dan 2 Motor di Kebayoran Lama, Seorang Pemotor Terluka

Oleng, Pengemudi Toyota Rush Tabrak Mobil dan 2 Motor di Kebayoran Lama, Seorang Pemotor Terluka

Megapolitan
Tabrak Pohon lalu Masuk Parit di Tangerang, Pengemudi Pajero Tewas

Tabrak Pohon lalu Masuk Parit di Tangerang, Pengemudi Pajero Tewas

Megapolitan
Saluran Air Ditutup Warga, Petugas SDA Buat Saluran Baru di Jalan Bidara Raya Penjaringan

Saluran Air Ditutup Warga, Petugas SDA Buat Saluran Baru di Jalan Bidara Raya Penjaringan

Megapolitan
'Jangan Pernah Ada Kata Kompromi dan Damai terhadap Pelaku Kekerasan Seksual'

"Jangan Pernah Ada Kata Kompromi dan Damai terhadap Pelaku Kekerasan Seksual"

Megapolitan
Hasil Tracing Tunjukkan 4 Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Bukti Ada Klaster Sekolah

Hasil Tracing Tunjukkan 4 Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Bukti Ada Klaster Sekolah

Megapolitan
Banyak yang Arogan dan Ditilang, Siapa Saja Pengguna Mobil Pelat RF?

Banyak yang Arogan dan Ditilang, Siapa Saja Pengguna Mobil Pelat RF?

Megapolitan
3 Hari Kebanjiran, Warga Jurumudi Belum Dapat Bantuan dari Pemkot Tangerang

3 Hari Kebanjiran, Warga Jurumudi Belum Dapat Bantuan dari Pemkot Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.