Fakta Pemborosan Pengadaan Lahan Makam di Jakarta, Nilai Kerugian Capai Rp 3,3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan makam di Jakarta.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta mengenai temuan tersebut di sini.

Nilai kerugian capai Rp 3,3 miliar

Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK) DKI Jakarta membayar Rp 71,2 miliar untuk pengadaan lahan makam di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dana tersebut diambil dari anggaran tahun 2020.

Baca juga: Aturan PPKM Level 3 Jakarta, Kapasitas Mal Naik hingga Restoran Boleh “Dine-In”

BPK kemudian melakukan penilaian atau appraisal dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui biaya yang semestinya dikeluarkan DPHK.

Dari hasil penilaian KJPP ditemukan biaya sejumlah Rp 67,9 miliar yang patut dikeluarkan untuk membeli lahan seluas 13.349 meter persegi itu.

Dengan demikian, ditemukan pemborosan sebesar Rp 3,3 miliar untuk pembelian lahan makam tersebut.

"Penaksiran harga tanah yang menjadi dasar UPT DPHK, dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah Jl Sarjana Srengseng Sawah diindikasi lebih tinggi senilai Rp 3.329.333.000," tulis BPK dalam laporannya.

BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta Kepala DPHK membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif.

Kepala DPHK juga diminta untuk menyusun prosedur operasi standar terkait kewajiban untuk melakukan reviu atas laporan KJPP.

Baca juga: Syarat dan Lokasi Mendapatkan Vaksin Pfizer di Jakarta

Dipertanyakan DPRD, tapi tidak mendapat tanggapan

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Andrian, mengatakan bahwa pengadaan tanah makam ini sudah dipertanyakan sebelumnya oleh DPRD.

Menurutnya, Pemprov DKI masih memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk lahan makam.

Untuk itu, Fraksi PSI mempertanyakan pengadaan lahan makam tersebut saat rapat paripurna. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan seolah lari dari tanggung jawab dan tidak kunjung memberi tanggapan.

"Saat terjadi dugaan pemborosan anggaran Rp 3,33 miliar pengadaan tanah makam Covid-19 tersebut, beliau malah seolah lari dari tanggung jawab. DPRD sudah mempertanyakan di rapat paripurna, tapi tidak juga dijawab Pak Gubernur," kata Justin.

“Pak Gubernur tidak bisa bilang tidak tahu atau melempar kesalahan kepada anak buah. Kami mohon agar Pak Gubernur menjelaskan mengapa terjadi pemborosan pada pengadaan tanah makam Covid," imbuhnya.

Baca juga: Hendak Dibegal, Ojol Tabrak Motor Begal di Flyover Kebayoran Lama, Dua Pelaku Ditangkap