Fakta Pemborosan Pengadaan Lahan Makam di Jakarta, Nilai Kerugian Capai Rp 3,3 Miliar

Dipertanyakan DPRD, tapi tidak mendapat tanggapan

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Andrian, mengatakan bahwa pengadaan tanah makam ini sudah dipertanyakan sebelumnya oleh DPRD.

Menurutnya, Pemprov DKI masih memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk lahan makam.

Untuk itu, Fraksi PSI mempertanyakan pengadaan lahan makam tersebut saat rapat paripurna. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan seolah lari dari tanggung jawab dan tidak kunjung memberi tanggapan.

"Saat terjadi dugaan pemborosan anggaran Rp 3,33 miliar pengadaan tanah makam Covid-19 tersebut, beliau malah seolah lari dari tanggung jawab. DPRD sudah mempertanyakan di rapat paripurna, tapi tidak juga dijawab Pak Gubernur," kata Justin.

“Pak Gubernur tidak bisa bilang tidak tahu atau melempar kesalahan kepada anak buah. Kami mohon agar Pak Gubernur menjelaskan mengapa terjadi pemborosan pada pengadaan tanah makam Covid," imbuhnya.

Baca juga: Hendak Dibegal, Ojol Tabrak Motor Begal di Flyover Kebayoran Lama, Dua Pelaku Ditangkap

Tanggapan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh proses pengadaan tanah makam sudah diperhitungkan dengan baik.

Dia mengeluhkan sikap anggota Dewan yang menyalahkan proses pengadaan tanah makam di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan tersebut.

"Nanti kekurangan (lahan) salah kelebihan salah, semua sudah diperhitungkan," kata Riza dalam rekaman suara, Senin (23/8/2021) malam.

Riza mengatakan, pengadaan tanah makam itu tidak diperuntukan sebagai lahan pemakaman pasien Covid-19 saja.

Jika tidak ada lagi pasien Covid-19 yang meninggal, maka lahan pemakaman yang dibeli bisa dijadikan lahan pemakaman umum.

"Kebutuhan makam kan tidak hanya untuk (jenazah pasien) Covid, tapi juga pemakaman yang biasa, jadi tidak kelebihan, malah kita justru khawatir kurang," ucap dia.

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Nursita Sari, Egidius Patnistik, Sandro Gatra)