Pemprov DKI dan Kadin Gelar Vaksinasi Gotong Royong untuk WNA, Banyak Diikuti Ekspatriat

Kompas.com - 24/08/2021, 16:38 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan Johnson & Johnson dilaporkan menyebabkan gangguan menstruasi. Badan obat Eropa, EMA, telah menegaskan sejauh ini tidak ada hubungan antara gangguan menstruasi dan vaksin Covid-19. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan Johnson & Johnson dilaporkan menyebabkan gangguan menstruasi. Badan obat Eropa, EMA, telah menegaskan sejauh ini tidak ada hubungan antara gangguan menstruasi dan vaksin Covid-19.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar vaksinasi gotong royong untuk Warga Negara Asing (WNA) di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan gelaran vaksin gotong royong menggunakan Vaksin Sinopharm itu digelar karena Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia bahkan Asean.

"Pegawai-pegawai mereka (perusahaan asing) banyak yang tinggal di Jakarta yang juga ikut dalam kegiatan perekonomian memajukan Kota ini," kata Anies dalam rekaman suara, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Bantah Ada Pemborosan Pengadaan Tanah Makam Covid-19

Vaksinasi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta tersebut merupakan vaksinasi gotong-royong untuk 1.000 WNA.

"Yang sudah mendaftar (hari ini) 356 orang di program ini, jumlah ekspatriat (pekerja asing resmi) di Jakarta itu cukup banyak, sebagian dari mereka memang sudah mendapatkan dari kedutaan masing-masing," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies mengatakan, bagi yang belum mendapatkan vaksinasi dari kedutaan masing-masing ini yang ikut dalam vaksinasi gotong royong.

Anies mengatakan, vaksinasi gotong royong tidak gratis sesuai dengan program pemerintah pusat.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 3, Pemprov DKI Kaji Penerapan Sekolah Tatap Muka

Vaksinasi tersebut berbayar dan bernilai Rp 700.000 untuktk satu kali penyuntikan dosis vaksin yang dibayar secara kolektif melalui perusahaan tempat WNA bekerja.

"Yang ini berbayar Rp 700.000, jenis vaksinnya adalah Sinopharm," ucap dia.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama Kadin Jakarta untuk menggelar program vaksinasi gotong royong tersebut.

Dia berharap dengan proses vaksinasi yang masif baik vaksinasi program gratis maupun gotong royong bisa memberikan dampak baik pada kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian di Jakarta.

"Kolaborasi ini harapannya akan berjalan terus karena ujungnya persatuan dan kesatuan kita penting untuk memenangkan perang melawan pandemi ini," kata Arsjad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Megapolitan
Pemuda di Depok Tewas Setelah Pertahankan Handphone dari Komplotan Begal

Pemuda di Depok Tewas Setelah Pertahankan Handphone dari Komplotan Begal

Megapolitan
8 Pelajar Tawuran di Kembangan Ditangkap: Bacok hingga Lindas Lawan

8 Pelajar Tawuran di Kembangan Ditangkap: Bacok hingga Lindas Lawan

Megapolitan
3 Kasus Pencabulan terhadap Anak Terjadi di Kembangan Dalam Sepekan

3 Kasus Pencabulan terhadap Anak Terjadi di Kembangan Dalam Sepekan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Partainya, PSI Minta Maaf

23 Warga Koja Keracunan Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Partainya, PSI Minta Maaf

Megapolitan
Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Megapolitan
PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

Megapolitan
Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.