Kompas.com - 25/08/2021, 08:37 WIB
|

Karena tidak sesuai, BPK kemudian meminta KJPP untuk menghitung ulang tafsiran harga ganti rugi yang sebenarnya harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Atas hasil pemeriksaan fisik lapangan di atas, maka dilakukan perhitungan ulang oleh KJPP," tulis BPK.

Setelah dilakukan perhitungan ulang, harga yang dibayar Pemprov DKI Jakarta lebih tinggi Rp 3,3 miliar dari perhitungan ulang KJPP.

Baca juga: Pemprov DKI Bantah Ada Pemborosan Pengadaan Tanah Makam Covid-19

DKI Jakarta sudah membayar sejumlah Rp 71.236.650.000, sementara hasil perhitungan ulang KJPP tanah tersebut seharusnya dibayar di angka Rp 67.907.317.000.

"Permasalahan di atas mengakibatkan nilai appraisal yang ditetapkan oleh KJPP untuk pengadaan tanah DPHK (Distamhut) menjadi tidak akurat, dan diragukan keandalannya, serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," tulis BPK.

Fraksi PSI minta Gubernur DKI bertanggungjawab

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Andrian meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggungjawab atas pemborosan anggaran senilai Rp 3,3 miliar tersebut.

Dia mengatakan, anggaran pengadaan tanah sudah dihapus karena APBD defisit, namun Anies mengotot meminta anggaran pengadaan lahan.

"Kami heran mengapa tiba-tiba pak Anies meminta anggaran Rp 219 miliar untuk pengadaan tanah makam (untuk korban) Covid-19, sementara sebenarnya Pemprov masih memiliki banyak tanah," ucap Justin, Senin (23/8/2021).

Anies juga disebut tidak menjawab pertanyaan Fraksi PSI yang mempertanyakan pengadaan lahan ini saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Beliau (Anies) malah seolah lari dari tanggungjawab. DPRD sudah mempertanyakan di rapat paripurna, tapi tidak juga dijawab Pak Gubernur," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Megapolitan
Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.