Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI Sebut Wagub Keliru Bicara Saat Minta Dewan Tak Gunakan Hak Interpelasi

Kompas.com - 25/08/2021, 17:19 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengkritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang berharap DPRD DKI tidak menggunakan hak interpelasi terkait rencana acara balap mobil listrik Formula E.

Prasetyo menyebutkan, Wakil Gubernur Riza Patria tampaknya salah bicara dan seharusnya mengerti bahwa hak interpelasi adalah hak setiap anggota dewan.

"Wagub salah ngomongnya, dia kan pernah jadi anggota dewan juga, jangan sesuatu yang betul dibelokin. Dia kan pernah jadi anggota DPR-RI, tahu hak dewan apa sih, ya bertanya, bertanya itu ya interpelasi. Dalam undang-undang ada, cuma itu aja," kata Prasetyo, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Wagub DKI Berharap DPRD Tak Pakai Hak Interpelasi Terkait Formula E 2022

Prasetyo meminta semua pihak tidak menyalahartikan interpelasi sebagai upaya untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Interpelasi, kata dia, adalah hak bertanya secara legal yang dimiliki anggota dewan dan dijamin undang-undang. Prasetyo mendukung adanya interpelasi karena bisa menumbuhkan sikap dewasa para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta.

"Supaya kedewasaan di parlemen juga, jangan ngomong di luar. Ngomong di luar aja, jadi enggak baik gitu, masyarakat perlu ketegasan informasi yang jelas, apa sih interpelasi, hak tanya dewan, itu aja," kata Pras.

Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya menyatakan bahwa dia berharap DPRD DKI Jakarta tidak menggunakan hak interpelasi terkait isu penyelenggaraan Formula E 2022. Riza meminta agar ajang balap mobil listrik itu bisa dijelaskan dengan cara dialog dan musyawarah.

"Saya menyarankan sejauh masih bisa didiskusikan, dimusyawarahkan, dibahas bersama dalam forum-forum rapat saya kira bisa dibahas, tidak mesti harus melalui interpelasi," kata Riza, Kamis lalu.

Hingga saat ini yang resmi membubuhkan tanda tangan pengajuan interpelasi baru 13 anggota Dewan. Dari 13 anggota Dewan tersebut, 5 di antaranya merupakan anggota Fraksi PDI-P, sisanya merupakan anggota Fraksi PSI.

Baca juga: Inisiator Sebut Seluruh Anggota Fraksi PDI-P Setuju Gunakan Hak Interpelasi untuk Formula E

Syarat minimun agar hak interpelasi digulirkan ke sidang paripurna DPRD adalah harus ada 15 anggota dewan yang menandatangani permintaan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Penyesalan Kekasih Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Minta Maaf Tinggalkan Korban Saat Tengah Pendarahan

Megapolitan
Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Seorang Pria Peluk Paksa Gibran yang Sedang Berkunjung di Rusun Muara Jakarta Utara

Megapolitan
Warga Bekasi Jadi Korban Pecah Kaca Mobil Saat Sedang Makan Soto di Kemang Pratama

Warga Bekasi Jadi Korban Pecah Kaca Mobil Saat Sedang Makan Soto di Kemang Pratama

Megapolitan
Gibran Janji Dorong Pemerataan Pembangunan di Seluruh Indonesia

Gibran Janji Dorong Pemerataan Pembangunan di Seluruh Indonesia

Megapolitan
Kondisi Rumah Galihloss Mendadak Sepi Setelah Dugaan Penistaan Agama Mencuat, Tetangga: Mereka Sudah Pergi

Kondisi Rumah Galihloss Mendadak Sepi Setelah Dugaan Penistaan Agama Mencuat, Tetangga: Mereka Sudah Pergi

Megapolitan
Polisi Temukan 'Tisu Magic' dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

Polisi Temukan "Tisu Magic" dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

Megapolitan
Video Pencurian Mesin 'Cup Sealer' di Depok Viral di Media Sosial

Video Pencurian Mesin "Cup Sealer" di Depok Viral di Media Sosial

Megapolitan
Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Megapolitan
Ketua RW Syok Galihloss Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penistaan Agama

Ketua RW Syok Galihloss Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Selain Sepi Pembeli, Alasan Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Pepaya karena Pasokan Berlimpah

Selain Sepi Pembeli, Alasan Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Pepaya karena Pasokan Berlimpah

Megapolitan
SDA DKI Bangun 5 Polder Baru dan Revitalisasi 2 Pompa 'Stasioner' untuk Tanggulangi Banjir

SDA DKI Bangun 5 Polder Baru dan Revitalisasi 2 Pompa "Stasioner" untuk Tanggulangi Banjir

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com