Terpuruknya Usaha Hiburan Dihantam Pandemi, 1,5 Tahun Tutup padahal Jadi Tumpuan 80.000 Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta berharap pemerintah memperluas kelonggaran kebijakan untuk sejumlah sektor usaha dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta.

Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap kelonggaran diberikan khususnya kepada usaha yang terus tutup sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Sebagai kota jasa, harapannya pemerintah akan memperluas berbagai kelonggaran yang memungkinkan berbagai sektor usaha lainnya agar dapat aktif kembali," ujar Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: GPBSI: Restoran di Mal Sudah Buka, Kok Bioskop Belum Boleh? Menyedihkan Sekali

Sarman mencontohkan, sektor hiburan dan hiburan malam adalah salah satu sektor usaha yang paling lama tutup.

Sektor usaha hiburan terpuruk, padahal usaha tersebut jadi tumpuan banyak tenaga kerja yang belum jelas nasibnya sampai sekarang.

Oleh karena itu, para pelaku usaha sektor hiburan memerlukan kelonggaran kebijakan dari pemerintah agar bisa terus mempekerjakan para karyawan.

"Seperti pusat hiburan dan hiburan malam yang sudah 1,5 tahun tidak boleh buka. Sektor usaha tersebut sudah pada posisi stagnan, bahkan sudah setahun lebih tidak beroperasi, bagaimana nasib kelangsungan usahanya dan nasib pekerjanya. Pekerja di sektor hiburan itu mencapai 80.000," kata dia.

Baca juga: Asosiasi Pengelola Gedung Minta Tamu Undangan di Resepsi Nikah Ditambah Jadi 25 Persen dari Kapasitas

Sarman meyakini, jika kelonggaran kebijakan di berbagai sektor usaha diperluas pada akhir Agustus ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 dapat mencapai angka 3,5-4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga di kuartal III-2021 diyakini akan tumbuh positif," ungkap mantan Komisaris Utama PT Delta Djakarta ini.

Meski demikian, Sarman mengaku pasrah terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika kelonggaran diperluas, ia memastikan pelaku usaha siap berkomitmen menaati aturan.

"Kami pelaku usaha memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan berbagai aturan seperti prokes yang ketat, kewajiban pengunjung wajib divaksin, batas waktu jam operasional, dan penyediaan peralatan pendukung prokes," tutur dia.