Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpuruknya Usaha Hiburan Dihantam Pandemi, 1,5 Tahun Tutup padahal Jadi Tumpuan 80.000 Pekerja

Kompas.com - 26/08/2021, 19:45 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta berharap pemerintah memperluas kelonggaran kebijakan untuk sejumlah sektor usaha dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta.

Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap kelonggaran diberikan khususnya kepada usaha yang terus tutup sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Sebagai kota jasa, harapannya pemerintah akan memperluas berbagai kelonggaran yang memungkinkan berbagai sektor usaha lainnya agar dapat aktif kembali," ujar Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: GPBSI: Restoran di Mal Sudah Buka, Kok Bioskop Belum Boleh? Menyedihkan Sekali

Sarman mencontohkan, sektor hiburan dan hiburan malam adalah salah satu sektor usaha yang paling lama tutup.

Sektor usaha hiburan terpuruk, padahal usaha tersebut jadi tumpuan banyak tenaga kerja yang belum jelas nasibnya sampai sekarang.

Oleh karena itu, para pelaku usaha sektor hiburan memerlukan kelonggaran kebijakan dari pemerintah agar bisa terus mempekerjakan para karyawan.

"Seperti pusat hiburan dan hiburan malam yang sudah 1,5 tahun tidak boleh buka. Sektor usaha tersebut sudah pada posisi stagnan, bahkan sudah setahun lebih tidak beroperasi, bagaimana nasib kelangsungan usahanya dan nasib pekerjanya. Pekerja di sektor hiburan itu mencapai 80.000," kata dia.

Baca juga: Asosiasi Pengelola Gedung Minta Tamu Undangan di Resepsi Nikah Ditambah Jadi 25 Persen dari Kapasitas

Sarman meyakini, jika kelonggaran kebijakan di berbagai sektor usaha diperluas pada akhir Agustus ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 dapat mencapai angka 3,5-4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga di kuartal III-2021 diyakini akan tumbuh positif," ungkap mantan Komisaris Utama PT Delta Djakarta ini.

Meski demikian, Sarman mengaku pasrah terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika kelonggaran diperluas, ia memastikan pelaku usaha siap berkomitmen menaati aturan.

"Kami pelaku usaha memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan berbagai aturan seperti prokes yang ketat, kewajiban pengunjung wajib divaksin, batas waktu jam operasional, dan penyediaan peralatan pendukung prokes," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan 'Study Tour'

Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan "Study Tour"

Megapolitan
Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Megapolitan
5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com