Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bermasalah sejak 2020, Perbedaan Data Covid-19 Depok dan Kemenkes Akhirnya Beres

Kompas.com - 27/08/2021, 07:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Data kasus Covid-19 yang bermasalah antara Pemerintah Kota Depok, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian Kesehatan kini sudah diselesaikan kedua belah pihak

Per Kamis (26/8/2021), Pemkot Depok kembali mengumumkan data Covid-19 di wilayahnya setelah absen selama sepekan, menyesuaikan proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Barat, yang telah bersama-sama dengan Pemkot Depok menyelesaikan rekonsiliasi data Covid-19," sebut Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan resmi pada Kamis malam.

Baca juga: Cerita Ibu Memaksa Menyuntikkan Vaksin ke Anaknya yang Takut Jarum Suntik

"Kami menyadari bahwa data adalah vital sebagai basis dalam perumusan kebijakan," ia menambahkan.

Idris berharap agar segala kekurangan sistem dan mekanisme pelaporan data kasus Covid-19, baik di daerah maupun pusat yang berlaku saat ini, dapat segera diperbaiki.

Memang, kesenjangan kasus Covid-19 antara daerah dengan pusat bukan hanya dilaporkan oleh Kota Depok.

"Agar seluruh data kasus Covid-19 dari beragam sumber baik auto-verif maupun non-auto-verif yang sudah diklarifikasi dapat diinput seluruhnya di aplikasi NAR (new all records milik Kementerian Kesehatan)," ungkap Idris.

Bermasalah sejak 2020

Sebelumnya, rekonsiliasi data ini disebut merupakan respons Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Barat atas permohonan yang dilayangkan oleh Idris pada 10 Agustus 2021.

Permohonan rekonsiliasi data ini dilayangkan Idris menyusul serangkaian perbedaan data antara Pemkot Depok dengan Kementerian Kesehatan sejak 2020 yang menuai sorotan.

Baca juga: Senja Kala Bioskop di Tengah Pandemi, Dulu Dikejar Kini Banyak Sineas Menghindar

Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat pernah mengumumkan data kasus Covid-19 yang lebih kecil daripada yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok.

Belakangan, terjadi hal sebaliknya, seperti saat juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut kasus aktif Covid-19 di Depok terbanyak se-Indonesia pada Kamis (5/8/2021).

Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien.

Pernyataan Wiku langsung dibantah oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, karena data pada hari yang sama dengan pengumuman Wiku, jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok tercatat "hanya" tersisa 9.519 pasien.

"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," ujar Dadang kepada Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).

Kesenjangan data ini membuat pengambilan kebijakan jadi bermasalah karena tak sesuai keadaan nyata di lapangan.

"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com