Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta Interpelasi Formula E, Diajukan PDI-P dan PSI hingga Ditolak 7 Fraksi Usai Bertemu Anies

Kompas.com - 27/08/2021, 14:44 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana interpelasi yang akan digulirkan DPRD DKI Jakarta untuk meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan tentang penyelenggaraan Formula E tahun depan menjadi sorotan belakangan ini.

Pasalnya, ada dua kubu di DPRD yang saling bertolak belakang mengenai rencana interpelasi ini.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta tentang rencana interpelasi DPRD DKI terkait ajang balap mobil listrik Formula E di sini.

Baca juga: Setelah Dikumpulkan Anies, 7 Fraksi DPRD DKI Sepakat Tolak Hak Interpelasi Formula E

Diajukan Fraksi PDI-P dan PSI

Sebanyak 33 anggota Dewan dari Fraksi PDI-P dan PSI sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI.

Salah seorang anggota Fraksi PDI-P DKI Jakarta, Rasyidi, mengatakan bahwa hak interpelasi diajukan untuk memperjelas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian yang akan dialami Formula E jika tetap diselenggarakan.

“Ada potensi kerugian sehingga ini yang kami tanyakan pada Bapak Gubernur,” ujarnya.

Padahal saat ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Masih defisit.

Baca juga: Penjelasan tentang Hak Interpelasi yang Diajukan PDI-P dan PSI, Bisakah Lengserkan Anies?

Rasyidi menyebutkan, pendapatan daerah saat ini baru mencapai Rp 55 triliun, sedangkan belanja daerah sudah mencapai Rp 57 triliun.

“Lebih baik uangnya (untuk Penyelenggaraan Formula E) dimanfaatkan untuk masyarakat dalam mengatasi pandemi,” imbuhnya.

Sementara biaya Penyelenggaraan Formula E diprediksi sebesar Rp 1,23 triliun.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Megapolitan
Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Megapolitan
UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi 'Offline' di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi "Offline" di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Megapolitan
Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Megapolitan
Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Megapolitan
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com