Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

Kompas.com - 28/08/2021, 09:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

Kebakaran jenggot

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, langkah Anies mengumpulkan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta justru menyiratkan pertanyaan.

“Saya enggak mengerti kenapa harus ada ketakutan terhadap interpelasi ketika kebijakan dianggap tidak bermasalah," kata Yunarto saat dihubungi melalui telepon, Jumat.

"Malah seharusnya pemprov DKI memanfaatkan panggung ini untuk menjelaskan seterang-terangnya tidak ada masalah," imbuhnya.

Baca juga: Pengamat: Anies Kumpulkan Pimpinan Fraksi DPRD untuk Tolak Interpelasi Tanda Formula E Bermasalah

Langkah Anies disayangkan karena selama ini ia membangun citra sebagai pemimpin yang mengedepankan dialog dan transparansi.

"Kalau seorang Anies Baswedan harus menggunakan kekuatan politik apalagi sampai kemudian bertujuan membatalkan interpelasi, padahal tujuan hanya minta keterangan, bisa diindikasikan memang ada masalah dalam formula E yang nggak siap dijelaskan," jelas Yunarto.

"Cara yang digunakan oleh Anies Baswedan adalah logika politik praktis, logika adu kuat-kuatan politik, bukan logika berargumentasi seperti yang dia sering utarakan," kata dia.

Lagipula, menurut Yunarto, interpelasi anggota dewan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang layak dikhawatirkan oleh gubernur.

Berbeda dengan hak angket, hak interpelasi sulit untuk dibawa ke ranah politis karena hanya hak bertanya atau meminta keterangan terhadap kebijakan yang dinilai strategis dan berdampak luas.

Hal senada diungkapkan Gembong, yang mengeklaim pernah dilobi berjam-jam oleh seorang pejabat teras Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan rencana interpelasi.

Baca juga: PDIP dan PSI Tak Ikut Diundang Makan Malam Bahas Formula E, Ini Kata Wagub DKI

Tidak perlu sampai kebakaran jenggot, kata dia, hingga perlu bergerilya melobi-lobi banyak fraksi untuk menghentikan interpelasi.

Sebab, menurut Gembong, hak bertanya melalui hak interpelasi merupakan hak dasar anggota Dewan.

"Jadi sebetulnya enggak perlu dikhawatirkan, enggak perlu! Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Enggak perlu kebakaran jenggot, lobi-lobi walaupun saya dilobi dua jam lebih," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

Megapolitan
Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Megapolitan
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Megapolitan
10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

Megapolitan
“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

Megapolitan
Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Nilai Kontrak Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan MRT Fase 2A Capai Rp 4,2 Triliun

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Bekasi Ternyata Residivis Kasus yang Sama, Pernah Dipenjara pada 2022

Pengedar Narkoba di Bekasi Ternyata Residivis Kasus yang Sama, Pernah Dipenjara pada 2022

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Menuju Margonda, Kendaraan Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Menuju Margonda, Kendaraan Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Tutup Pintu Maaf, Korban KDRT di Jaksel Berharap Suaminya Dipenjara

Tutup Pintu Maaf, Korban KDRT di Jaksel Berharap Suaminya Dipenjara

Megapolitan
Banjir Rob Dinilai Sebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa Sepi Wisatawan

Banjir Rob Dinilai Sebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa Sepi Wisatawan

Megapolitan
6 Pohon di Jakarta Tumbang akibat Hujan dan Angin Kencang

6 Pohon di Jakarta Tumbang akibat Hujan dan Angin Kencang

Megapolitan
Heru Budi Tak Tahu Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,28 Miliar

Heru Budi Tak Tahu Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,28 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com