Kompas.com - 29/08/2021, 10:05 WIB
Suasana ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out saat anggota Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, Senin (14/12/2020) KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTISuasana ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out saat anggota Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, Senin (14/12/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hak interpelasi belakangan ramai diperbincangkan setelah dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI, mengajukannya untuk memperjelas program Formula E.

Pengajuan hak interpelasi itu diberikan oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021) sore. Pada malam harinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tujuh fraksi yang belum menentukan sikap bertemu di rumah dinasnya.

Lantas apa yang dimaksud hak interpelasi?

Hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 yang terdapat dalam BAB VIII tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD DKI.

Baca juga: Gerindra Anggap PDI-P dan PSI Sedang Akrobatik Lewat Interpelasi Formula E

Hak interpelasi yang dijelaskan dalam Pasal 120 merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tersebut bisa diusulkan paling sedikit 15 anggota Dewan dan terdiri lebih dari satu fraksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pengusulan hak tersebut, Fraksi PDIP dan PSI telah memenuhi syarat. Sebab, jumlah anggota Fraksi PDIP 25 orang dan PSI 8 orang.

Selanjutnya, pimpinan DPRD mengajukan hak itu beserta dokumen yang berisi materi kebijakan serta alasan diajukannya interpelasi. Dokumen itu juga harus ditandatangani oleh para pengusul.

Setelah pengajuan dilaksanakan, tahap selanjutnya tertuang dalam Pasal 121, usulan interpelasi akan dibahas dalam rapat paripurna.

Baca juga: Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

Namun untuk membahas hak interpelasi, rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota atau 50 persen plus 1. Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 105 setelah Ketua Fraksi PKS meninggal dunia pertengahan Agustus 2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Megapolitan
Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Megapolitan
BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

Megapolitan
Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Megapolitan
14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

Megapolitan
2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.