Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Kompas.com - 01/09/2021, 10:39 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Pemprov DKI Jakarta juga disebut sudah menyetorkan uang sejumlah Rp 983 miliar kepada pihak penyelenggara Formula E.

Baca juga: Politisi PDI-P Sindir Anies soal Interpelasi: Kan Jago Ngomong, Harusnya Bisa Jawab

DKI Jakarta diketahui sudah menyetorkan uang commitment fee untuk penyelenggaraan tahun 2020 senilai Rp 360 miliar, dan Rp 200 miliar untuk penyelenggaraan tahun 2021.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum bisa menjelaskan nasib uang tersebut karena penyelenggaraan Formula E di tahun 2020-2021 dipastikan batal karena pandemi Covid-19.

Batalkan dua seri karena pandemi

DKI Jakarta juga resmi membatalkan penyelenggaraan Formula E untuk dua musim balap, yaitu musim 2020 dan 2021.

Musim balap 2020 resmi dibatalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam surat penyelenggaraan yang ditunjukan kepada Organizing Committe Jakarta E-Prix tertanggal 9 Maret 2021.

"Mencermati perkembangan Covid-19 di berbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya," tulis Anies.

Penyelenggaraan tak kunjung jelas saat angka kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat.

Jakarta kembali membatalkan balap mobil listrik untuk musim 2021. Namun Pemprov DKI Jakarta memastikan uang yang sudah disetor tidak hangus.

Instruksi Anies

Setelah Covid-19 mereda, Gubernur Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 agar ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.

"Formula E:target keluaran:terselenggara lomba Formula E, target waktu: Juni 2022," tulis Instruksi yang diteken 4 Agustus 2021.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Potensi Pemborosan Anggaran Formula E Capai Rp 4,48 Trilun

Instruksi itu menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta, lantaran saat ini kondisi Jakarta sedang babak belur dihajar pandemi Covid-19.

Hanya dua fraksi yang sudah mengambil sikap mendukung perhelatan balap mobil listrik itu terselenggara, yaitu Fraksi PKS dan Gerindra.

Sisanya menolak, ada yang mengambil jalan interpelasi, ada juga yang mengambil cara diskusi dan lobi politik.

Hak interpelasi

Jalan pengajuan hak bertanya atau hak interpelasi untuk program anggaran Formula E 2022 pertama kali diusulkan oleh Mantan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Johnny Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Politikus PDIP tersebut melempar wacana ke media pada 15 Agustus 2021.

Dia mengatakan akan merayu para pimpinan fraksi PDI-P untuk menggunakan hak interpelasi terkait instruksi Anies.

Interpelasi kemudian diikuti oleh Fraksi PSI. Pada 18 Agustus, seluruh anggota PSI membubuhkan tanda tangan untuk mendukung gerakan interpelasi Formula E.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com