Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Tepat 26 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB, Fraksi PSI dan Fraksi PDI-P resmi memberikan usulan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Namun interpelasi tak didukung oleh fraksi partai lain.

Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi setelah berkumpul dengan Anies di Rumah Dinas Gubernur di Jalan Suropati, Menteng Jakarta Pusat.

Di meja makan itu, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, tujuh fraksi bersepakat untuk menolak interpelasi dan meminta semua pihak berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, ada potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 triliun untuk penyelenggaraan Formula E.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut potensi pemborosan bisa terlihat dari rangkaian penyelenggaraan Formula E yang digadang berlangsung selama lima musim di DKI Jakarta.

Rinciannya, commitment fee untuk Formula E selama lima tahun memakan anggaran Rp 2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,239 triliun, dan bank garansi sebesar Rp 890 miliar.

Manuara menjelaskan dalam studi kelayakan penyelenggaraan tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta tidak memasukan biaya commitment fee, sehingga terlihat ada keuntungan Rp 240 miliar.

Namun setelah dimasukan klausul pembiayaan commitment fee, penyelenggaraan Formula E di tahun 2020 dipastikan rugi senilai Rp 120 miliar.

Rinciannya untuk tahun 2020 Jakpro menuliskan dampak ekonomi penyelenggaran Formula E mencapai Rp 536 miliar dan pendapatan finansial Jakpro mencapai Rp 48 miliar.

Dalam studi kelayakan, Jakpro menyebut biaya pelaksanaan di angka Rp 344 miliar dan tidak menghitung biaya commitment fee dari Dispora DKI Jakarta sehingga seolah-olah mendapat keuntungan Rp 240 miliar.

Perhitungan Jakpro yang tidak memasukan biaya commitment fee kemudian jadi temuan BPK dalam laporan keuangan tahun anggaran 2019.

"Dengan tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD Dispora, maka hasil studi kelayakan di atas masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh," tulis BPK.

Manuara juga mempertanyakan tindakan Gubernur Anies yang menyetorkan commitment fee untuk penyelenggaraan tahun 2021 senilai Rp 200 miliar.

"Yang paling menggelitik adalah ketika Gubernur menunda perhelatan ini, lagi-lagi Dispora membayar commitment fee yang kedua (untuk tahun 2021)," tutur Manuara.

Padahal sudah jelas, kata Manuara, di tahun 2021 belum ada pernyataan resmi apakah Formula E terselenggara atau tidak.

Keanehan yang terjadi ini, kata Manuara, yang membuat Fraksi PDIP mengajukan hak bertanya atau hak interpelasi agar memberikan kesempatan Gubernur Anies menjelaskan program yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.