Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Menu Interpelasi di Santap Malam Gubernur Anies

Kompas.com - 01/09/2021, 21:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta (lima dari kiri berdiri) bersama para pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Jalan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam istimewaGubernur DKI Jakarta (lima dari kiri berdiri) bersama para pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Jalan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam

Di saat rakyat butuh makan
Mereka asyik mengunyah aneka kudapan

Ketika lomba balap mobil listrik lebih diutamakan
Urusan perut rakyat tak perlu kau pikirkan

Menu interpelasi begitu kau takuti
Saat kami takut mati karena pandemi

Kubur kami telah amblas di Rorotan
Di rumah dinas kau bungkam suara keadilan

Dalam demokrasi, angka tidak sekedar menunjukkan sebuah kemenangan
Dalam kebenaran, angka bisa jadi sebuah sikap

PUISI Interpelasi ini saya buat secara spontan saat membaca berbagai kabar mengenai nasib hak interpelasi terkait rencana pelaksanaan lomba balap formula mobil listrik yang diajukan dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Niatan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengajukan hak interpelasi, dari sisi teknis ketentuan legal sudah mumpuni yakni di dukung lebih dari satu fraksi dan diusulkan lebih dari 15 anggota dewan. Anggota fraksi PDIP berjumlah 25 orang sedangkan PSI 8 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebenarnya interpelasi adalah hak melekat yang dimiliki Dewan sehingga tidak perlu ditanggapi dengan ketakutan oleh eksekutif.

Dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Bab VIII tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD, interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Inisiatif untuk mengajukan hak interpelasi terhadap pelaksanaan gelaran lomba balap formula mobil listrik sebetulnya tidak mengada-ada, apalagi sekadar mencari panggung politik.

Pengeluaran biaya besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.

Sejatinya rakyat yang telah membayar pajak, termasuk pengusaha, baik pengusaha kelas kakap atau pedagang pasar di Ibukota, adalah penyumbang pajak bagi APBD DKI. Belum lagi, sumber keuangan dari Pemerintah Pusat yang juga harus jelas peruntukkannya.

Berdasarkan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total sudah Rp 983 miliar yang dikucurkan. Di antaranya Rp 560 miliar digunakan untuk membayar commitment fee Formula E (Detik.com, 10 Agustus 2021).

Selain letak sirkuit belum diputuskan setelah dipindahkan dari rencana semula di Kawasan Monumen Nasional – itupun sudah mengorbankan penebangan ratusan pohon – studi kelayakan yang diminta BPK pun juga belum diberikan oleh Pemda DKI Jakarta.

Laporan Pemda DKI sebelumnya tidak memasukkan komponen commitment fee dalam perhitungan keuntungan penyelenggaran.

Evaluasi hasil studi secara analisa dampak lingkungan untuk menyesuaikan dengan dampak Covid-19 pun juga belum disiapkan.

Dalam situs resmi FIA Formula E mengenai jadwal sementara penyelenggaran ajang balapan di tahun 2022, nama Jakarta juga belum masuk dalam lokasi rangkaian ajang balapan tersebut. (Kompas.com, 10 Agustus 2021).

Baca juga: Target Anies Formula E Digelar Juni 2022: Letak Sirkuit Belum Jelas, Studi Kelayakan Belum Final

Jangan jumawa dan jangan lengah

Keseriusan PDI-P dan PSI dalam mengajukan hak interpelasi rencana penyelenggaraan lomba balap formula mobil listrik seharusnya dilihat sebagai langkah koreksi pihak legeslatif dengan berpijak pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilanda wabah.

Sungguh tidak pantas, di saat warga DKI Jakarta yang masih butuh berbagai program pemulihan ekonomi, Pemda DKI justru nekat menggelar kegiatan yang boros pembiayaan dan tingkat urgensinya sangat rendah.

Ibarat pertandingan tinju, kita sudah mengalami knock out (KO) tetapi oleh Anies Baswedan sudah diminta bertarung lagi di ring.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Megapolitan
14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

14 Warga Sekolah di Tangsel Reaktif, Dinkes: Negatif Covid-19 Setelah Dites PCR

Megapolitan
2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

2 Maling Motor Ditangkap dan Digebuk Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Fakta Pria Masturbasi di Jok Motor Perempuan, Kerap Buntuti Wanita lalu Halusinasi Sedang Kencan

Fakta Pria Masturbasi di Jok Motor Perempuan, Kerap Buntuti Wanita lalu Halusinasi Sedang Kencan

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Megapolitan
Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Megapolitan
26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

Megapolitan
PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

Megapolitan
Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Megapolitan
Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Kemudi

Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Kemudi

Megapolitan
Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Megapolitan
Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.