Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas SDA DKI Prediksi Muara Baru Tenggelam 4,6 Meter pada 2050

Kompas.com - 02/09/2021, 15:56 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, akan tenggelam sedalam 4,6 meter jika pemerintah hanya diam saja dan tidak melakukan kebijakan pencegahan banjir rob.

Saat ini, kata Yusmada, Muara Baru sudah berada 1 meter di bawah permukaan air laut dan terus mengalami penurunan muka tanah.

"Soal kedalaman, ini di Muara Baru tahun 2020 itu sudah minus 1 (meter) di bawah permukaan air laut. Kalau kita tidak melakukan sesuatu bisa jadi Muara Baru 2050 berada minus 4,6 di bawah permukaan air laut. Inilah ancaman itu kalau kita tidak melakukan sesuatu," ujar Yusmada dalam acara webinar, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Jakarta Terancam Tenggelam, Anies: Joe Biden Sedang Taubat Paradigmatik

Tidak hanya Muara Baru, tujuh wilayah lainnya di pesisir utara Jakarta juga terancam tenggelam di tahun 2020 karena berada di bawah permukaan air.

Kamal Muara diprediksi di bawah 3 meter di bawah permukaan air laut, Tanjungan 2,10 meter, Pluit 4,35 meter, Gunung Sahari 2,90 meter, Ancol 1,70 meter, Marunda 1,30 meter dan Cilincing 1 meter.

Yusmada mengatakan pengendalian banjir rob di pesisir utara akan dimulai dari penataan tanah timbul yang ada di sepanjang pesisir.

"Terus penataan kawasan mangrove pantai publik dan pembangunan deselerasi air sebagai subtitusi penyedotan air tanah," ujar dia.

Baca juga: The New York Times: 10 Tahun Lagi Jakarta Tenggelam Jika...

Dinas SDA juga berupaya mengendalikan kawasan pesisir dengan pembangunan tanggul pantai untuk mitigasi kenaikan muka air laut.

Yusmada juga menyebut sistem polder menjadi pilihan untuk membuang air yang tergenang di permukaan yang ada di bawah permukaan air laut.

"Dan (upaya) non struktural sistem peringatan dini, kita berharap benar-benar penurunan tanah ini bisa terkontrol dengan cepat dengan akurat sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih akurat," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, titik penurunan muka tanah di Ibu Kota berkurang dari 20 titik lebih menjadi 5 titik saja.

Anies mengatakan, berkurangnya titik penurunan tanah Jakarta disebabkan berkurangnya aktivitas penyedotan air tanah untuk konsumsi air bersih.

Baca juga: Anies Klaim Penurunan Muka Tanah Berkurang dari 20 Titik Jadi 5 Titik

Dia menyebut, air bersih di Jakarta kini lebih mengutamakan pada sumber air baku dan jaringan perpipaan yang dibangun.

"Itu (berkurangnya titik penurnan tanah) menunjukan apa, bahwa kegiatan pengambilan air tanah berkurang. Karena apa? Karena sudah ada pasokan air dari tempat lain (selain air tanah), salah satunya dari program PAM," ujar dia.

Anies juga menyebut Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan agar penyediaan air bersih di Jakarta bisa menjangkau semua kalangan.

Di Kepulauan Seribu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta membangun Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), alat yang berfungsi untuk mengolah air laut menjadi air tawar agar kebutuhan air bersih di tempat itu bisa lebih terjangkau.

Sedangkan untuk kawasan padat penduduk, PAM Jaya membuat program kios air dengan harga Rp 3.550 per meter kubik.

"Subsidi adalah komitmen pemerintah, jalurnya untuk di kepulauan pakai SWRO, untuk kawasan padat penduduk pakai kios air," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com