Interpelasi Formula E, Wagub DKI: Kami Tidak Mengintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan intervensi terhadap usulan hak interpelasi program Formula E.

Dia mengatakan, hak bertanya anggota Dewan tersebut merupakan hak yang tidak bisa diintervensi oleh pihak eksekutif.

"Terkait interpelasi itu merupakan hak teman-teman di fraksi, kami Pemprov tidak ingin mencampuri apalagi mengintervensi," kata Riza dalam rekaman suara, Jumat (3/9/2021).

Riza mengatakan, dinamika penggunaan hak interpelasi terkait Formula E diserahkan kepada lembaga legislatif tersebut.

Baca juga: Mercedes, Audi, dan BMW Tinggalkan Formula E, PSI: Bukti Balapan Ini Tak Laku

Pemprov DKI, kata Riza, akan tetap menjalankan tugas dan kewenangan sebagai eksekutif dalam Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov berusaha menjalankan tugas kewenangan yang ada. Fungsi tugas kami sebaik mungkin untuk membangun masyarakat Jakarta, membangun kota Jakarta yang maju yang bahagia warganya," ujar dia.

Dia juga mempersilakan seluruh anggota Dewan untuk menyikapi isu usulan interpelasi dengan kebijakan fraksi masing-masing.

"Semua kami persilakan untuk menyikapi sesuai dengan kewenangan masing-masing ya, jadi kami tidak mengintervensi," ujar dia.

Usulan penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya langsung anggota Dewan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diserahkan kepada pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta Kamis (26/8/2021) pekan lalu.

Usulan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan dari dua fraksi, yaitu fraksi PDIP sebanyak 25 anggota dan 8 anggota dari Fraksi PSI.

Setelah usulan hak interpelasi resmi diserahkan, malam pada hari yang sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, Demokrat dan PPP-PKB.

Baca juga: Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut, tujuh fraksi bersepakat untuk menolak penggunaan hak interpelasi terkait Formula E.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, ada potensi pemborosan anggaran hingga RP 4,48 triliun untuk penyelenggaraan Formula E.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut potensi pemborosan bisa terlihat dari rangkaian penyelenggaraan Formula E yang digadang berlangsung selama lima musim di DKI Jakarta.

Rinciannya Commitment Fee untuk Formula E selama lima tahun memakan anggaran Rp 2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,239 triliun, dan bank garansi sebesar Rp 890 miliar.

Anggaran Formula E selama 5 tahun senilai Rp 4,48 triliun itu, kata Manuara, bisa dialihkan ke program yang lebih berpihak pada warga.

"Kalau angka-angka itu misalnya saya memberi gambaran, kalau angka Rp 4,48 triliun itu kita alokasikan membangun sekolah, 88 sekolah baru bisa kita bangun," kata Manuara.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Potensi Pemborosan Anggaran Formula E Capai Rp 4,48 Trilun

Manuara mengatakan, jika anggaran Formula E digunakan untuk membangun rumah sakit, maka akan ada 44 rumah sakit bisa terbangun.

Tidak hanya dari sisi pembangunan, Manuara juga menyebut anggaran sebesar itu bisa memberikan bantuan sembako untuk 7,4 juta masyarakat miskin di Jakarta selama dua bulan.

Anggaran tersebut juga bisa dialihkan untuk memberikan stimulus untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pagu Rp 1,2 juta per UMKM.

Anggaran itu juga bisa dikonversikan dalam bentuk program beasiswa 38.000 yatim piatu di Jakarta baik akibat pandemi Covid-19 maupun yatim karena peristiwa lainnnya.