Kompas.com - 06/09/2021, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kebun Sayur, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, akhirnya diakui keberadaannya oleh negara.

Mereka mendapatkan hak atas data kependudukan setelah bertahun-tahun berjuang. Penyerahan data kependudukan secara simbolis dilaksanakan, Jumat (3/9/2021).

Para warga didampingi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang selama ini ikut memperjuangkan hak warga Kebun Sayur.

Lurah Ciracas, Rikia Marwan mengatakan, warga Kebun Sayur kini terdaftar sebagai warga RT 05 RW 06 di kelurahannya.

Baca juga: Warga Kebun Sayur Ciracas Peroleh Data Kependudukan Setelah Bertahun-tahun Berjuang

"Ada sekitar 5,3 hektar lahannya. Warga-warga itu ikut RT 05," kata Rikia, Minggu kemarin.

Kepala Sektor Kecamatan Ciracas dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, Irfan Sianturi menyebutkan, ada 100 warga Kebun Sayur yang mendapatkan data kependudukan untuk tahap pertama. Sementara total warga Kebun Sayur ada sekitar 2.000 jiwa. Itu artinya, proses pencetakan data kependudukan akan dilaksanakan secara bertahap.

"Ini data warga yang baru masuk. Kami akan proses sesuai data yang masuk," kata Irfan.

Konflik agraria

Warga Kebun Sayur mulai menggarap lahan seluas 5,3 hektar itu sejak 1980-an. Awalnya, sebagian besar dari mereka merupakan petani sayur yang menggarap lahan tersebut.

Namun, konflik lahan di Kebun Sayur berawal ketika Perum Perhubungan Djakarta (PPD) mengeklaim sebagai pemilik lahan pada 2009.

Klaim dibuat menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perum PPD.

Warga mengalami ancaman penggusuran paksa oleh Perum PPD. Sebelum mengirimkan peringatan pada warga, PPD terlebih dahulu meminta PLN untuk memutus aliran listrik warga.

Tidak hanya itu, warga Kebun Sayur yang sebelumnya memiliki KTP sementara untuk domisili di Kebun Sayur, tidak dapat memperpanjang KTP karena dianggap tidak memiliki hak oleh pihak kelurahan.

Pengacara Publik LBH, Charlie Albajili mengatakan, PP yang digunakan sebagai klaim itu bertentangan dengan peraturan hukum yang lain.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.