Kompas.com - 06/09/2021, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kebun Sayur, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, akhirnya diakui keberadaannya oleh negara.

Mereka mendapatkan hak atas data kependudukan setelah bertahun-tahun berjuang. Penyerahan data kependudukan secara simbolis dilaksanakan, Jumat (3/9/2021).

Para warga didampingi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang selama ini ikut memperjuangkan hak warga Kebun Sayur.

Lurah Ciracas, Rikia Marwan mengatakan, warga Kebun Sayur kini terdaftar sebagai warga RT 05 RW 06 di kelurahannya.

Baca juga: Warga Kebun Sayur Ciracas Peroleh Data Kependudukan Setelah Bertahun-tahun Berjuang

"Ada sekitar 5,3 hektar lahannya. Warga-warga itu ikut RT 05," kata Rikia, Minggu kemarin.

Kepala Sektor Kecamatan Ciracas dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, Irfan Sianturi menyebutkan, ada 100 warga Kebun Sayur yang mendapatkan data kependudukan untuk tahap pertama. Sementara total warga Kebun Sayur ada sekitar 2.000 jiwa. Itu artinya, proses pencetakan data kependudukan akan dilaksanakan secara bertahap.

"Ini data warga yang baru masuk. Kami akan proses sesuai data yang masuk," kata Irfan.

Konflik agraria

Warga Kebun Sayur mulai menggarap lahan seluas 5,3 hektar itu sejak 1980-an. Awalnya, sebagian besar dari mereka merupakan petani sayur yang menggarap lahan tersebut.

Namun, konflik lahan di Kebun Sayur berawal ketika Perum Perhubungan Djakarta (PPD) mengeklaim sebagai pemilik lahan pada 2009.

Klaim dibuat menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perum PPD.

Warga mengalami ancaman penggusuran paksa oleh Perum PPD. Sebelum mengirimkan peringatan pada warga, PPD terlebih dahulu meminta PLN untuk memutus aliran listrik warga.

Tidak hanya itu, warga Kebun Sayur yang sebelumnya memiliki KTP sementara untuk domisili di Kebun Sayur, tidak dapat memperpanjang KTP karena dianggap tidak memiliki hak oleh pihak kelurahan.

Pengacara Publik LBH, Charlie Albajili mengatakan, PP yang digunakan sebagai klaim itu bertentangan dengan peraturan hukum yang lain.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

Megapolitan
Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Megapolitan
Diperiksa KPK, Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Sampaikan Pemotongan 'Double' Saldo Masih Terjadi

Diperiksa KPK, Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Sampaikan Pemotongan "Double" Saldo Masih Terjadi

Megapolitan
Antisipasi Pengusaha Nakal Saat Euforia Akhir Tahun, Pemkot Jakbar Perketat Pengawasan Hiburan Malam

Antisipasi Pengusaha Nakal Saat Euforia Akhir Tahun, Pemkot Jakbar Perketat Pengawasan Hiburan Malam

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Antara Sampah Kali Mookervart

Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Antara Sampah Kali Mookervart

Megapolitan
Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Megapolitan
Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Megapolitan
Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Megapolitan
Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

Megapolitan
Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Megapolitan
6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Difokuskan untuk Tangani Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Difokuskan untuk Tangani Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi

Megapolitan
Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Dipanggil KPK, Sampaikan Bukti Tambahan

Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Dipanggil KPK, Sampaikan Bukti Tambahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.