Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Tangerang Berencana Gelar PTM Jenjang SMP Pekan Depan

Kompas.com - 06/09/2021, 14:22 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menargetkan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas jenjang SMP akan dihelat pada Senin (13/9/2021) pekan depan.

Sebagaimana diketahui, skema PTM terbatas telah diizinkan untuk dilaksanakan di Kota Tangerang.

"Pelaksanaan PTM SMP kita targetkan minggu depan hari Senin (13/9/2021)," ungkap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pada awak media, Senin (6/9/2021).

Kata dia, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penunjang penerapan skema PTM di SMP di Kota Tangerang.

Baca juga: PTM Terbatas Perdana di SMAN 1 Tangerang, Siswa Lebih Mudah Serap Materi

Persiapan dilakukan usai Pemkot Tangerang melakukan asesmen ulang terhadap infrastruktur di SMP yang akan melakukan PTM.

"Kita sudah asesmen ulang, supaya anak-anak kita semangat belajar tatap muka tapi tetap aman," paparnya.

Politikus Demokrat itu mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), dan instansi pemerintah lain, untuk pelaksanaan PTM itu.

"Hari ini kita jadwalkan ada rapat, bukan hanya dengan kepala sekolah, tapi dengan Dinkes, Dishub, camat, lurah, dan sebagainya. Semua harus terlibat," urai Arief.

Baca juga: Suhu Tubuh Tinggi, Seorang Siswi SMPN 8 Tangsel Dipulangkan di Hari Pertama PTM

Dia sebelumnya menyatakan, pihaknya sempat melakukan penilaian atau asesmen berkait infrastruktur penunjang skema PTM terbatas.

Namun, berdasar hasil asesmen, infrastruktur penunjang itu masih belum mendapatkan nilai yang sempurna.

"Kita sudah melakukan asesmen, tapi ternyata ada yang harus lebih disempurnakan," paparnya, 2 Agustus 2021.

Menurut Arief, setiap sekolah tidak diperkenankan untuk menyalakan air conditioning (AC) di kelas saat melakukan PTM.

Kemudian, setiap jendela di kelas juga tidak boleh dipasangkan gorden.

Saat diasesmen, masih ada sejumlah sekolah yang belum menerapkan aturan-aturan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengasesmen ulang infrastruktur di setiap sekolah.

"Maka saya minta pastikan Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen ulang sekolah-sekolah," ungkap Arief.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi risiko yang timbul saat menerapkan PTM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com