Pengunjung Restoran Enggan Scan, PHRI Usulkan Boleh Tunjukkan Sertifikat Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta meminta adanya dispensasi dalam kebijakan kewajiban scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk pengunjung restoran.

Ketua PHRI Jakarta Sutrisno mengatakan hal ini dirasa diperlukan, sebab banyak pengunjung restoran yang enggan melakukan scan barcode.

"Kalau bisa, jika ada pengunjung yang tidak bisa melakukan scan barcode, sekiranya diperbolehkan dengan menunjukan sertifikat vaksin," ungkap Sutrisno kepada Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Soal Scan Barcode Saat ke Restoran, PHRI: Banyak Pengunjung Enggan karena Takut Data Bocor

Sutrisno memahami scan barcode pada aplikasi Peduli Lindungi bertujuan sebagai pendataan.

"Saya paham, di-scan itu tujuannya untuk pendataan, untuk mengontrol jumlah pengunjung yang masuk," kata dia

Namun, dia meminta adanya keringanan kebijakan pada penerapan yang baru diimplementasikan ini.

"Tapi kalau tahap pertama (penerapan) ini kan banyak orang yang belum sadar tentang aturan itu. Khususnya, orang tua banyak yang tidak mengerti juga cara mendownload (aplikasi) itu," tutur dia.

Ia berharap, di awal pelaksanaan aturan ini, pemerintah provinsi mau memberi dispensasi dengan memperbolehkan pengunjung restoran untuk menunjukan sertifikat vaksin saja jika tidak bisa melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Baca juga: Aturan Masuk Mall Jakarta Selama PPKM Level 3

"Jadi mohon, kiranya ada dispensasi untuk tahap pertama ini, " lanjut Sutrisno.

Pengunjung enggan scan

Sebelumnya, Sutrisno mengungkapkan, banyak pengunjung restoran yang enggan melakukan scan barcode.

"Banyak orang yang tidak mau pakai barcode itu, karena takut data pribadinya dibocorkan," ungkapnya

Pelaku usaha pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, jika pengunjung enggan melakukan scan barcode.

"Kami tidak bisa melakukan apa-apa, wong aturannya seperti itu," ungkap dia.

Meski demikian, ia mengapresiasi adanya pelongggaran aturan pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di Jakarta kali ini.

Baca juga: Wagub DKI: Jakarta Sudah Bebas Zona Merah Covid-19

"Pada prinsipnya, aturan ini sudah lebih baik dari (PPKM) sebelum-sebelumnya. (Kasus) sekarang sudah menurun, (restoran) sudah mulai dibuka. Ada perbaikan peraturan, pelonggaran menjadi 50 persen untuk makan di tempat juga," ujar dia.