Kompas.com - 08/09/2021, 15:59 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memeras sopir bus pengangkut peserta vaksinasi Covid-19 dikenai sanksi pemotongan tunjangan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito mengatakan, dua petugas tersebut sudah menjalani pemeriksaan internal.

Keduanya terbukti telah melakukan pemerasan terhadap sopir bus.

"Mereka sudah di-BAP dan diberikan sanksi disiplin sedang sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai," kata Syafrin kepada Kompas.com, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Azas Tigor: Petugas Dishub DKI Peras Sopir Bus yang Angkut Warga Miskin Hendak Vaksinasi

Syafrin mengatakan, salah satu sanksi yang dikenakan adalah pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 30 persen selama 9 bulan.

Selain itu, sanksi lainnya adalah berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

"Selanjutnya mereka kami pindahkan ke tempat tugas yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat," kata Syafrin.

Alasan tak dipecat

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Chaidir mengatakan, sanksi yang diberikan itu sudah sesuai dengan aturan karena kedua oknum berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Ini berbeda dengan petugas Dishub DKI Jakarta yang berstatus PJLP (penyedia jasa lainnya orang perorangan) seperti kasus petugas Dishub nongkrong di masa PPKM Darurat sebelumnya.

"Kalau PJLP langsung PHK," ujar dia.

Baca juga: Petugas Dishub DKI yang Peras Sopir Bus Pengangkut Peserta Vaksinasi Berstatus PNS

Pemerasan yang dilakukan dua petugas Dishub ini sebelumnya diungkap oleh Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan.

Tigor mengungkapkan, kejadian pemerasan itu terjadi pada Selasa (7/9/2021) pagi.

Bus itu mengangkut warga berangkat dari Kampung Penas, Jakarta Timur menuju Sentra Vaksin di Sheraton Media Hotel Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

"Tapi sial bus rombongan warga distop oleh beberapa petugas Dishub Jakarta sekitar jam 09.08 WIB di depan ITC Cempaka Mas," kata Tigor dalam keterangan tertulis.

"Bus disetop paksa oleh petugas Dishub Jakarta dan diperas diminta uang oleh petugas Dishub Jakarta," sambung Tigor.

Tigor mengetahui kejadian ini dari salah satu anggota Fakta yang mendampingi warga di bus tersebut.

Ia mengatakan, ada dua petugas Dishub yang menyetop bus tersebut berinisial SG dan H.

Mereka awalnya bertanya mengenai kelengkapan surat-surat, lalu kemudian meminta uang damai Rp 500.000.

"Kedua petugas memaksa dan sopir memberikan uang Rp 500.000 baru mereka pergi meninggalkan rombongan kami," sambungnya.

Tigor menyayangkan kejadian ini. Padahal pendamping Fakta yang berada di bus tersebut sudah menjelaskan dan memberitahu bahwa rombongan adalah warga miskin yang hendak vaksin.

"Tetapi kedua petugas dishub Jakarta tersebut tidak peduli dan tetap memaksa memeras sopir sebesar Rp 500.000," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terinfeksi Bakteri, 12.859 Kilogram Benih Sayuran Impor Asal Belanda Dimusnahkan

Terinfeksi Bakteri, 12.859 Kilogram Benih Sayuran Impor Asal Belanda Dimusnahkan

Megapolitan
Kurir Tertangkap Basah Saat Asik 'Nyabu' di Kampung Bahari, Nekat Lompat dari Lantai Dua untuk Kabur

Kurir Tertangkap Basah Saat Asik "Nyabu" di Kampung Bahari, Nekat Lompat dari Lantai Dua untuk Kabur

Megapolitan
Tangani Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Akan Pidanakan Wali Kota Depok

Tangani Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Akan Pidanakan Wali Kota Depok

Megapolitan
Harga Ayam hingga Cabai Naik di Pasar Anyar Tangerang, Pedagang: Makin Sepi Saja Pembeli...

Harga Ayam hingga Cabai Naik di Pasar Anyar Tangerang, Pedagang: Makin Sepi Saja Pembeli...

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Jombang Tangsel Tembus Rp 70.000 Per Kilogram

Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Jombang Tangsel Tembus Rp 70.000 Per Kilogram

Megapolitan
Kasus Ditutup, Jenazah Sekeluarga yang Tewas di Kalideres Segera Diserahkan ke Keluarga

Kasus Ditutup, Jenazah Sekeluarga yang Tewas di Kalideres Segera Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Saat Mandi Hujan, Bocah 2 Tahun di Setiabudi Tewas

Terpeleset ke Selokan Saat Mandi Hujan, Bocah 2 Tahun di Setiabudi Tewas

Megapolitan
Polisi Kembali Obrak-abrik Kampung Bahari, Tangkap Pengguna yang Sedang Asik Nyabu

Polisi Kembali Obrak-abrik Kampung Bahari, Tangkap Pengguna yang Sedang Asik Nyabu

Megapolitan
Dian 'Denial' Ibunya Telah Meninggal, Salah Satu Alasan Renny Margaretha Tak Dimakamkan

Dian "Denial" Ibunya Telah Meninggal, Salah Satu Alasan Renny Margaretha Tak Dimakamkan

Megapolitan
Dugaan Adanya Paham Apokaliptik di Balik Tewasnya Satu Keluarga Kalideres Terbantahkan

Dugaan Adanya Paham Apokaliptik di Balik Tewasnya Satu Keluarga Kalideres Terbantahkan

Megapolitan
'Chat' Emosional di Ponsel Keluarga Kalideres Ditulis Dian, Berisi Curhat Percintaan dan Motivasi

"Chat" Emosional di Ponsel Keluarga Kalideres Ditulis Dian, Berisi Curhat Percintaan dan Motivasi

Megapolitan
Psikolog Nilai Renny Margaretha Miliki Kepribadian Kuat, Kecil Kemungkinan Bunuh Diri

Psikolog Nilai Renny Margaretha Miliki Kepribadian Kuat, Kecil Kemungkinan Bunuh Diri

Megapolitan
Gantikan Tuhiyat, Heru Nugroho Resmi Ditunjuk Jadi Dirut PT MITJ

Gantikan Tuhiyat, Heru Nugroho Resmi Ditunjuk Jadi Dirut PT MITJ

Megapolitan
Pemprov Banten Tetapkan UMK Tangerang Selatan 2023 Jadi Rp 4,5 Juta, Naik 6,34 Persen

Pemprov Banten Tetapkan UMK Tangerang Selatan 2023 Jadi Rp 4,5 Juta, Naik 6,34 Persen

Megapolitan
Deolipa Yumara Jadi Kuasa Hukum Orangtua Murid dalam Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1

Deolipa Yumara Jadi Kuasa Hukum Orangtua Murid dalam Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.