Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PSI Tolak Pertanggungjawaban Anies terhadap APBD DKI Jakarta 2020, Ini Alasannya

Kompas.com - 08/09/2021, 19:55 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2020 dari Gubernur Anies Baswedan.

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan, PSI menolak P2APBD karena ada anggaran Formula E yang masih bermasalah dan belum dituntaskan penyelenggaraannya.

"Kami tidak bisa menyetujui, karena perlu diingat, pelaksanaan APBD 2020 tersebut termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Formula E," ujar Anthony dalam rapat paripurna P2APBD berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Anies Akan Buat Sistem agar Pelanggar Prokes Ditolak Pergi ke Mana Pun

Anthony mengatakan, PSI sedari awal sudah menolak APBD DKI Jakarta digunakan untuk ajang balap mobil listrik yang batal digelar pada 2020-2021 itu.

Sehingga, kata Anthony, menjadi tidak pas jika di tengah jalan PSI malah mendukung P2APBD 2020 yang jelas berisi anggaran penyelenggaraan Formula E.

"Jika anggarannya saja kami tidak pernah setujui saat pembicaraan, terlebih dalam hal ini dalam hal pelaksanaannya," ujar Anthony.

Baca juga: Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

Anthony juga menyebutkan, temuan BPK terkait Formula E bisa memberikan gambaran indikasi hukum yang mungkin terjadi jika Formula E terus dilanjutkan.

PSI tidak ingin menandatangani persetujuan itu karena khawatir ikut terseret proses hukum di kemudian hari.

"Bagaimana caranya melaksanakan sesuatu yang studi kelayakannya belum jelas bahkan tidak ada di RPJMD. Kita biasakan temuan-temuan ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran hukum," ujar dia.

Anggota Fraksi PDI-P minta ajukan audit khusus

Anggota Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak juga memberikan catatan atas P2APBD 2020. Dia meminta eksekutif untuk meminta audit lebih dalam guna menyelidiki kejanggalan yang ditemukan dalam laporan BPK tahun 2020.

"Harusnya ini kita mintakan ada audit khusus. Audit khusus ini bisa kita minta dari Dewan dari isu yang semakin memanas. Lebih baik kita minta ada audit khusus kepada BPK," ujar dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebutkan, audit investigasi diperlukan agar kesalahan yang berulang terkait kelebihan bayar yang ditemukan tiap tahun bisa terungkap.

Baca juga: Polisi Duga Ada Tindak Pidana dalam Kebakaran Lapas Tangerang, Napi hingga Petugas Diperiksa

"Audit khusus ini harus dilakukan untuk menjernihkan persoalan apakah ini perorangan ataukah ini kesalahan yang sistematis," kata dia.

Gilbert meminta kepada forum anggota Dewan, apabila eksekutif tidak melaksanakan audit khusus, maka DPRD bisa mengambil insiatif meminta audit khusus kepada BPKP.

"Saya kita ini harus kita sikapi fungsi kita sebagai Dewan. Kalau eksekutif tidak menjalankan tugasnya untuk menjernihkan hal ini meminta BPK melakukan audit investigasi, kita bisa melakukan (meminta audit khusus)," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com