Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Kasus Covid-19 Berpotensi Naik Lagi di Jabodetabek? Ini Kata Epidemiolog

Kompas.com - 09/09/2021, 06:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, kini sudah tidak ada lagi RT zona merah di Ibu Kota. Di samping itu, tingkat keterisian tempat tidur isolasi bagi pasien Covid-19 di rumah-rumah sakit diklaim sudah di bawah 20 persen.

Hal itu mempertegas fakta bahwa situasi penularan Covid-19 sudah mereda, jauh lebih baik dibandingkan keadaan mengenaskan saat gelombang kedua menerjang pada Juli lalu.

Situasi tersebut tidak hanya dialami DKI Jakarta, kota-kota penyangga Ibukota sebagai kesatuan wilayah aglomerasi juga mengalami hal serupa.

Baca juga: Satgas: Kita Harus Mulai Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Libur Akhir Tahun

Kota Depok, misalnya, per Rabu (8/9/2021) sudah masuk ke dalam kategori zona kuning alias wilayah risiko rendah penularan Covid-19, hasil perhitungan versi Satgas Covid-19 RI/BNPB.

Hal itu merupakan pencapaian Depok untuk kali pertama dalam 1,5 tahun, setelah terakhir kali masuk kategori zona kuning pada akhir Maret 2020.

Meskipun demikian, warga diminta tidak euforia berlebihan. Laporan kasus baru Covid-19 masih terus ada setiap hari, termasuk korban-korban wafat akibat virus corona ini, meskipun jumlahnya relatif rendah. Potensi lonjakan kasus Covid-19 masih mungkin terjadi lagi.

Pembatasan longgar, pelacakan lemah

Peringatan datang dari epiedemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, yang mengingatkan bahwa kasus Covid-19 di Jabodetabek bisa meningkat lagi.

Ia menyinggung dua sebab, yaitu pembatasan yang longgar serta pelacakan kontak erat yang sangat lemah.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jabodetabek Bisa Naik Lagi, Epidemiolog: Tapi Tak Separah Bulan Juli

Soal, pembatasan yang longgar, menurut Miko, hal ini dengan sendirinya akan berakibat pada peningkatan kasus Covid-19 karena interaksi antarwarga ikut meningkat.

"Pastilah akan melonjak lagi," kata Miko ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa lalu.

Miko menerangkan bahwa laju penularan wabah (R0) di manapun punya rumus baku, termasuk kecepatan penularan Covid-19.

Hal itu dipengaruhi oleh kombinasi antara probabilitas penularan harian (p=probability) dikalikan dengan jumlah kontak antarwarga (c=contact) dan dikalikan lagi dengan durasi (d=duration).

"Probabilitas penularan memang sekarang sedang menurun, tapi c-nya (kontak antarwarga meningkat, seiring pelonggaran PPKM). Probabilitas penularan turun tapi kalau tingkat kontak antarwarga ditinggikan, ya otomatis akan meningkat lagi kasusnya," ujar dia.

Miko menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak melonggarkan PPKM apabila tidak sanggup melakukan tes dan pelacakan kontak erat sesuai standar.

Di Jabodetabek, terlebih di Jakarta, jumlah tes PCR yang dilakukan memang relatif memadai. Akan tetapi, rasio tes dan pelacakan kontak erat amat buruk.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com