Kompas.com - 09/09/2021, 16:17 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta maaf karena kembali menunda pembacaan putusan terkait gugatan warga negara untuk perkara polusi udara Jakarta.

Hakim Ketua Saifuddin Zuhri, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021) mengatakan, harus menunda putusan untuk kedelapan kalinya karena tahap musyawarah atau mempelajari perkara itu masih dalam proses mengingat banyaknya bukti yang diajukan.

"Kemarin juga ditunda, mohon maaf. Sebenarnya ini tidak pantas, kurang sopan untuk disampaikan, tapi karena menunda dari perkara ini, kebetulan saya ada halangan sehingga konsentrasi untuk memusyawarahkan perkara ini tertunda-tunda," ujar Saifuddin seperti dilansir Antara.

Baca juga: Polusi Udara di Jakarta Justru Memburuk Selama PPKM Darurat dan Level 4, Mengapa?

Ia menambahkan, faktor lain yang menyebabkan sidang putusan tersebut ditunda adalah kondisi hakim anggota Duta Baskara yang sempat terinfeksi Covid-19.

Salah seorang kuasa hukum penggugat Ayu Ezra Tiara merespons penundaan sidang putusan tersebut dengan membuat surat pengaduan ke Komisi Yudisial untuk mencegah adanya potensi korupsi pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami sebagai tim hukum tidak bisa bilang bahwa 'ya ini sudah pasti ada indikasi atau tidak'. Kami mencegah (potensi korupsi pengadilan) itu sehingga kami membuat di dalam surat pengaduan itu dua permintaan. Meminta pelaporan dugaan pelanggaran kode etik (hakim) dan minta pengawasan," ujar Ayu dalam konferensi pers daring.

Walaupun perkara itu merupakan gugatan warga negara (citizen law suit), tapi jika dikaitkan dengan polusi udara, tentu dapat berpengaruh kepada sektor bisnis.

Gugatan soal polusi udara Jakarta ini diajukan oleh 32 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Baca juga: Ditanya soal Formula E, Anies Melengos

Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penggugat meminta para tergugat untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya.

Di antaranya dengan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.

Kemudian mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Megapolitan
Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Megapolitan
Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Megapolitan
Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Megapolitan
Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Megapolitan
Truk Terperosok ke 'Septic Tank' Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Truk Terperosok ke "Septic Tank" Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Megapolitan
Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Megapolitan
Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Megapolitan
Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Megapolitan
Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Megapolitan
Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Megapolitan
Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Megapolitan
Polisi Telusuri Dugaan 'QR Code' Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Polisi Telusuri Dugaan "QR Code" Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.