Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies dan Riza Beri Keterangan Tak Kompak Lagi, Sudah 5 Kali Sepanjang 2021

Kompas.com - 10/09/2021, 08:31 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kembali tak kompak dalam memberi keterangan di depan publik. Kali ini, ketidakkompakan keduanya terlihat pada penggunaan istilah sanksi hukuman untuk Holywings Cafe di Kemang, Jakarta Selatan yang melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Anies menyebut, hukum yang dijatuhkan kepada Holywings adalah penutupan operasional sampai pandemi Covid-19 selesai.

"Kami akan melakukan tindakan dan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan Holywings kemarin, itu tidak akan dibiarkan dan ditutup sampai pandemi selesai. Makanya saya katakan ini pesan bagi semuanya," kata Anies, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Koreksi Anies, Wagub Riza Patria Sebut Holywings Kemang Ditutup Selama PPKM, Bukan Pandemi

Malamnya, Riza mengoreksi Anies. Riza mengatakan penutupan operasional Holywings bukan sampai pandemi berakhir tetapi sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selesai.

Menurut Riza, berakhirnya pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi dan bisa terjadi bertahun-tahun. Karena itu, sebutan sanksi "penutupan sampai pandemi berakhir" kurang tepat.

"Bukan sampai pandemi selesai, sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun," ujar Riza.

Bukan kali pertama

Perbedaan keterangan Anies dan Riza Patria di depan publik bukan baru kali ini terjadi. Sepanjang 2021, Kompas.com mencatat terjadi lima kali.

Awal tahun 2021, tepatnya pada 19 Januari, Riza menyebut Anies meminta pemerintah pusat turun tangan untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza.

Yang dimaksudkan, kata Riza, adalah pemerintah pusat bisa menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota sehingga fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Jakarta tidak banyak terbebani masyarakat dari sekitar Jakarta.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun.

Topik itu menjadi pemberitaan ramai karena seakan Anies telah angkat tangan. Hingga akhirnya pada 8 Februari 2021, Anies mengeluarkan pernyataan yang membantah telah angkat tangan terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Ingat waktu itu sempat ramai disebut Jakarta angkat tangan atau apa, sama sekali bukan, Jakarta menginginkan agar daerah-daerah (Bodetabek) itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat, karena kami pun dibantu pemerintah pusat," kata Anies.

Lockdown akhir pekan

Pernyataan yang tidak kompak juga terjadi ketika Riza Patria menyebut Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan demi mengurangi penularan Covid-19.

Pada 2 Februari 2021, Riza mengatakan Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan meneliti opsi tersebut untuk diterapkan di Jakarta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com