JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kembali tak kompak dalam memberi keterangan di depan publik. Kali ini, ketidakkompakan keduanya terlihat pada penggunaan istilah sanksi hukuman untuk Holywings Cafe di Kemang, Jakarta Selatan yang melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Anies menyebut, hukum yang dijatuhkan kepada Holywings adalah penutupan operasional sampai pandemi Covid-19 selesai.
"Kami akan melakukan tindakan dan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan Holywings kemarin, itu tidak akan dibiarkan dan ditutup sampai pandemi selesai. Makanya saya katakan ini pesan bagi semuanya," kata Anies, Kamis (9/9/2021).
Baca juga: Koreksi Anies, Wagub Riza Patria Sebut Holywings Kemang Ditutup Selama PPKM, Bukan Pandemi
Malamnya, Riza mengoreksi Anies. Riza mengatakan penutupan operasional Holywings bukan sampai pandemi berakhir tetapi sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selesai.
Menurut Riza, berakhirnya pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi dan bisa terjadi bertahun-tahun. Karena itu, sebutan sanksi "penutupan sampai pandemi berakhir" kurang tepat.
"Bukan sampai pandemi selesai, sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun," ujar Riza.
Perbedaan keterangan Anies dan Riza Patria di depan publik bukan baru kali ini terjadi. Sepanjang 2021, Kompas.com mencatat terjadi lima kali.
Awal tahun 2021, tepatnya pada 19 Januari, Riza menyebut Anies meminta pemerintah pusat turun tangan untuk mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza.
Yang dimaksudkan, kata Riza, adalah pemerintah pusat bisa menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota sehingga fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Jakarta tidak banyak terbebani masyarakat dari sekitar Jakarta.
"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun.
Topik itu menjadi pemberitaan ramai karena seakan Anies telah angkat tangan. Hingga akhirnya pada 8 Februari 2021, Anies mengeluarkan pernyataan yang membantah telah angkat tangan terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta.
"Ingat waktu itu sempat ramai disebut Jakarta angkat tangan atau apa, sama sekali bukan, Jakarta menginginkan agar daerah-daerah (Bodetabek) itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat, karena kami pun dibantu pemerintah pusat," kata Anies.
Pernyataan yang tidak kompak juga terjadi ketika Riza Patria menyebut Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan demi mengurangi penularan Covid-19.
Pada 2 Februari 2021, Riza mengatakan Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan meneliti opsi tersebut untuk diterapkan di Jakarta.