Kuasa Hukum Korban: MS Dipaksa Mengakui Tak Pernah Ada Pelecehan Seksual di KPI

Kompas.com - 10/09/2021, 11:39 WIB
Ilustrasi pencabulan SHUTTERSTOCKIlustrasi pencabulan
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, menyebut kliennya mendapat intimidasi untuk meneken surat damai dan tak melanjutkan proses hukum kasus pelecehan seksual yang tengah bergulir.

Surat damai berisi poin yang sangat tidak adil. Salah satunya, MS harus mengakui tidak pernah ada pelecehan seksual di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2015 lalu.

"Poinnya yang jelas mereka (terduga pelaku) enggak pernah melakukan (pelecehan seksual) itu. Sangat berat sebelah lah. Seolah perbuatan itu tidak ada," kata Mehbob kepada Kompas.com, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Pengacara Korban Pelecehan: MS Ditelepon Komisioner KPI, Disuruh Teken Surat Damai

Mehbob mengatakan, surat damai itu disodorkan oleh para terduga pelaku dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor KPI, Rabu (8/9/2021) lalu.

Ia menyebut, pertemuan itu justru difasilitasi oleh pihak KPI.

Hari itu, tiba-tiba kliennya mendapat telepon dari salah satu komisioner KPI. MS diminta untuk datang ke kantor KPI tanpa didampingi pengacara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ditelpon oleh Komisioner ditunggu di KPI. Tiba-tiba tanpa adanya komisioner disana, mungkin itu sudah skenario mereka, tiba-tiba sudah ada surat perdamaian. Dia disuruh tanda tangan," kata Mehbob.

Baca juga: Kuasa Hukum Korban Kasus Pelecehan Seksual di KPI Bantah Ajukan Damai ke Terduga Pelaku

Komisioner KPI yang menelpon MS tak ada dalam pertemuan itu. Namun disana ada salah satu pejabat KPI yang tergabung dalam tim investigasi internal. Disana juga sudah ada sejumlah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap MS.

Namun, MS menolak menandatangani surat perdamaian itu.

"Dia menolak karena sudah mendapat arahan dari kami," kata Mehbob.

Mehbob mengatakan, saat ini kliennya memang sangat kelelahan secara psikis karena terus mendapatkan intimidasi. Namun, ia memastikan tim kuasa hukum terus berupaya meyakinkan MS agar tetap melanjutkan upaya hukum.

Baca juga: Bantah Korban Ingin Damai, Kuasa Hukum Pastikan Kasus Pelecehan KPI Berlanjut

"Dari kami sih kami menganjurkan proses hukum harus terus berjalan. Yang penting jangan seolah olah kalau versi dari lawyer mereka kan ini hanya halusinasi dan bohong. Ini penyidik bisa membuktikan," kata Mehbob.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPI Bidang Kelembagaan Irsan Ambia membantah pihaknya mendorong opsi penyelesaian lewat jalur damai.

"Sikap KPI jelas, kasus ini harus diselesaikan lewat jalur hukum dan tidak mendorong opsi penyelesaian lain," kata Irsal.

Ia menyatakan, KPI tidak punya kepentingan untuk melakukan intervensi terkait kasus MS tersebut.

Namun, Irsal juga masih belum membeberkan isi pembahasan saat MS bertemu para terduga pelaku di kantornya.

Sementara itu, Pengacara terduga pelaku pelecehan di KPO, RT dan EO, Tegar Putuhena, membenarkan adanya pertemuan MS dengan kliennya di kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu lalu. Namun ia mengeklaim pertemuan itu diinisiasi oleh korban dan membahas opsi perdamaian.

"Klien kami kemarin hadir di KPI diundang, bukan atas inisiatif klien kami. Yang mengundang dari pihak sananya dengan informasi ini ada permintaan damai dari Saudara MS," kata Tegar.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada kliennya apakah akan memilih berdamai atau tetap melanjutkan proses hukum dengan melaporkan balik MS. Namun jika ingin ada perdamaian, ia menilai MS harus mengakui bahwa perbuatan pelecehan itu tidak pernah ada.

"Kalau memang MS mau damai, apa sudah mengakui tidak ada faktanya, bahwa yang dituduhkan tidak benar, maka itu harus diakui. Sesederhana itu," katanya.

Adapun, kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial Rabu pekan lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di kantor KPI.

MS belakangan telah melaporkan lima terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Megapolitan
Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Megapolitan
Banyak Hidran Tak Berfungsi, Petugas Damkar DKI Lebih Pilih Air Selokan

Banyak Hidran Tak Berfungsi, Petugas Damkar DKI Lebih Pilih Air Selokan

Megapolitan
Pengelola Gedung Cyber Klaim Alarm Berbunyi Saat Kebakaran

Pengelola Gedung Cyber Klaim Alarm Berbunyi Saat Kebakaran

Megapolitan
Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Megapolitan
Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Megapolitan
Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Megapolitan
Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Megapolitan
RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

Megapolitan
Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Megapolitan
Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Megapolitan
Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Megapolitan
Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Megapolitan
Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.