Kompas.com - 10/09/2021, 12:20 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum yang mendampingi proses gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta telah melayangkan surat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait penundaan sidang putusan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Jakarta Pusat. 

Tiga hakim pemeriksa perkara itu yaitu Saifudin Zuhri, Duta Baskara, dan Tuty Haryati dilaporkan terkait penundaan perkara secara berlarut-larut hingga delapan kali. Mereka dinilai sudah melamggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

“Kami sepakat untuk melaporkan majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik, dan kami juga meminta pemantauan perkara kepada KY dan Bawas MA untuk memantau perkara ini," kata Ayu Eza Tiara selaku kuasa hukum penggugat, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan Pencemaran Udara Dilanjut Awal Tahun 2020

Eza mengatakan, penundaan hingga delapan kali ini tidak pernah terjadi di kasus hukum manapun. Biasanya penundaan hanya terjadi satu kali dan rentang waktunya hanya satu minggu saja.

"Tapi ini sudah memakan waktu lebih dari tiga bulan untuk pembacaan sidang putusan saja," kata Ayu.

Kuasa hukum penggugat lainnya, Alghifari Aqsa menambahkan, penundaan berlarut-larut dalam pembacaan sidang putusan perkara itu dikhawatirkan bisa memicu persepsi adanya lobi pihak-pihak yang berkepentingan di luar pengadilan. 

Dia mengingatkan, dengan sidang putusan yang belum juga diketuk palu hingga hari ini, artinya total sudah 742 hari proses gugatan ini berlangsung, sejak didaftarkan pada 4 Juli 2019.

Baca juga: Hakim Minta Maaf Tunda Putusan Polusi Udara Jakarta hingga 8 Kali

“Hakim harusnya tahu kasus ini sangat serius karena para penggugat adalah korban dari pencemaran udara. Kemudian ada saksi-saksi yang kami datangkan, dan semuanya menghadirkan data yang membuktikan bahwa pencemaran udara ini berpengaruh besar terhadap masyarakat,” ujarnya.
 
Hakim Ketua Saifuddin Zuhri, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021) mengatakan, harus menunda putusan untuk kedelapan kalinya karena tahap musyawarah atau mempelajari perkara itu masih dalam proses, mengingat banyaknya bukti yang diajukan.

"Kemarin juga ditunda, mohon maaf. Sebenarnya ini tidak pantas, kurang sopan untuk disampaikan, tapi karena menunda dari perkara ini, kebetulan saya ada halangan sehingga konsentrasi untuk memusyawarahkan perkara ini tertunda-tunda," kata Saifuddin seperti dilaporkan Antara.

Ia menambahkan faktor lain yang menyebabkan sidang putusan tersebut ditunda adalah kondisi hakim anggota Duta Baskara yang sempat terinfeksi Covid-19.

Gugatan soal polusi udara Jakarta ini diajukan 32 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penggugat meminta para tergugat untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Langkah diminta di antaranya menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi. Kemudian mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Bima Arya dan Anies Baswedan Saling Lempar Pujian...

Kala Bima Arya dan Anies Baswedan Saling Lempar Pujian...

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Datangi Polsek Kebayoran Lama Usai Buat Konten 'Prank' Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula Datangi Polsek Kebayoran Lama Usai Buat Konten "Prank" Laporan KDRT

Megapolitan
Ketua IPW: Baim Wong Rendahkan Hukum, Kenakan Pidana Laporan Palsu

Ketua IPW: Baim Wong Rendahkan Hukum, Kenakan Pidana Laporan Palsu

Megapolitan
Berenang di Situ Pakeling Depok, Seorang Remaja Tewas Tenggelam

Berenang di Situ Pakeling Depok, Seorang Remaja Tewas Tenggelam

Megapolitan
Pengendara Tak Pakai Helm hingga Lawan Arus Terjaring Operasi Zebra 2022

Pengendara Tak Pakai Helm hingga Lawan Arus Terjaring Operasi Zebra 2022

Megapolitan
Aksi Simpati Suporter Bola Jabodetabek atas Tragedi Stadion Kanjuruhan, dari Tabur Bunga hingga Kosongkan Tribun

Aksi Simpati Suporter Bola Jabodetabek atas Tragedi Stadion Kanjuruhan, dari Tabur Bunga hingga Kosongkan Tribun

Megapolitan
Empat Pemuda Ditangkap di Bekasi Saat Sedang Konvoi Sambil Bawa 10 Senjata

Empat Pemuda Ditangkap di Bekasi Saat Sedang Konvoi Sambil Bawa 10 Senjata

Megapolitan
Ada Operasi Zebra di Tangsel pada 3–16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Disasar

Ada Operasi Zebra di Tangsel pada 3–16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Disasar

Megapolitan
Ini 3 Lokasi Operasi Zebra 2022 di Jakarta Barat

Ini 3 Lokasi Operasi Zebra 2022 di Jakarta Barat

Megapolitan
Kakorlantas Polri: Pungli Itu Enggak Boleh, Jangan Pakai 'Nyuap-nyuap'

Kakorlantas Polri: Pungli Itu Enggak Boleh, Jangan Pakai "Nyuap-nyuap"

Megapolitan
Diduga Hendak Bobol Toko Makanan di Tambora, Pelaku Lepaskan Tembakan

Diduga Hendak Bobol Toko Makanan di Tambora, Pelaku Lepaskan Tembakan

Megapolitan
Kontroversi Baim Wong, Daftarkan HAKI Citayam 'Fashion Week' hingga Konten 'Prank' KDRT

Kontroversi Baim Wong, Daftarkan HAKI Citayam "Fashion Week" hingga Konten "Prank" KDRT

Megapolitan
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 56, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 105.763

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 56, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 105.763

Megapolitan
Memastikan Prostitusi di Kalijodo Tidak Hidup Kembali...

Memastikan Prostitusi di Kalijodo Tidak Hidup Kembali...

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Bakal Dipanggil Polisi Buntut Konten 'Prank' Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula Bakal Dipanggil Polisi Buntut Konten "Prank" Laporan KDRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.