Tunda Putusan Perkara Polusi Udara Jakarta hingga 8 Kali, Majelis Hakim Dilaporkan ke KY dan MA

Kompas.com - 10/09/2021, 12:20 WIB
Sidang gugatan oleh Gerakan IBUKOTA terhadap tercrmarnya udara Jakarta di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kamis (19/12/2019) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARSidang gugatan oleh Gerakan IBUKOTA terhadap tercrmarnya udara Jakarta di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kamis (19/12/2019)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum yang mendampingi proses gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta telah melayangkan surat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait penundaan sidang putusan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Jakarta Pusat. 

Tiga hakim pemeriksa perkara itu yaitu Saifudin Zuhri, Duta Baskara, dan Tuty Haryati dilaporkan terkait penundaan perkara secara berlarut-larut hingga delapan kali. Mereka dinilai sudah melamggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

“Kami sepakat untuk melaporkan majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik, dan kami juga meminta pemantauan perkara kepada KY dan Bawas MA untuk memantau perkara ini," kata Ayu Eza Tiara selaku kuasa hukum penggugat, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan Pencemaran Udara Dilanjut Awal Tahun 2020

Eza mengatakan, penundaan hingga delapan kali ini tidak pernah terjadi di kasus hukum manapun. Biasanya penundaan hanya terjadi satu kali dan rentang waktunya hanya satu minggu saja.

"Tapi ini sudah memakan waktu lebih dari tiga bulan untuk pembacaan sidang putusan saja," kata Ayu.

Kuasa hukum penggugat lainnya, Alghifari Aqsa menambahkan, penundaan berlarut-larut dalam pembacaan sidang putusan perkara itu dikhawatirkan bisa memicu persepsi adanya lobi pihak-pihak yang berkepentingan di luar pengadilan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengingatkan, dengan sidang putusan yang belum juga diketuk palu hingga hari ini, artinya total sudah 742 hari proses gugatan ini berlangsung, sejak didaftarkan pada 4 Juli 2019.

Baca juga: Hakim Minta Maaf Tunda Putusan Polusi Udara Jakarta hingga 8 Kali

“Hakim harusnya tahu kasus ini sangat serius karena para penggugat adalah korban dari pencemaran udara. Kemudian ada saksi-saksi yang kami datangkan, dan semuanya menghadirkan data yang membuktikan bahwa pencemaran udara ini berpengaruh besar terhadap masyarakat,” ujarnya.
 
Hakim Ketua Saifuddin Zuhri, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021) mengatakan, harus menunda putusan untuk kedelapan kalinya karena tahap musyawarah atau mempelajari perkara itu masih dalam proses, mengingat banyaknya bukti yang diajukan.

"Kemarin juga ditunda, mohon maaf. Sebenarnya ini tidak pantas, kurang sopan untuk disampaikan, tapi karena menunda dari perkara ini, kebetulan saya ada halangan sehingga konsentrasi untuk memusyawarahkan perkara ini tertunda-tunda," kata Saifuddin seperti dilaporkan Antara.

Ia menambahkan faktor lain yang menyebabkan sidang putusan tersebut ditunda adalah kondisi hakim anggota Duta Baskara yang sempat terinfeksi Covid-19.

Gugatan soal polusi udara Jakarta ini diajukan 32 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penggugat meminta para tergugat untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Langkah diminta di antaranya menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi. Kemudian mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Megapolitan
Syarat PCR Buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah Kalau di Bawah Rp 100.000

Syarat PCR Buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah Kalau di Bawah Rp 100.000

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Megapolitan
Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Megapolitan
Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Megapolitan
Korban Tewas Kecelakaan Bus Transjakarta, Baru Antar Lamaran Kerja dan Hendak Menemui Anak

Korban Tewas Kecelakaan Bus Transjakarta, Baru Antar Lamaran Kerja dan Hendak Menemui Anak

Megapolitan
Ditinggal Penghuni Keluar Kota, Rumah di Kompleks Batan Indah Tangsel Kebakaran

Ditinggal Penghuni Keluar Kota, Rumah di Kompleks Batan Indah Tangsel Kebakaran

Megapolitan
Mulai Besok Polisi Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil-Genap

Mulai Besok Polisi Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil-Genap

Megapolitan
Curanmor di Cengkareng, Pelaku Terekam CCTV Sedang Dorong Motor Curian

Curanmor di Cengkareng, Pelaku Terekam CCTV Sedang Dorong Motor Curian

Megapolitan
Turap Longsor di Tapos Depok Halangi Aliran Kali, 3 RW Terancam Banjir

Turap Longsor di Tapos Depok Halangi Aliran Kali, 3 RW Terancam Banjir

Megapolitan
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kembalikan Mobil Milik Korban Penggelapan

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kembalikan Mobil Milik Korban Penggelapan

Megapolitan
Hujan Lebat, Jalan DI Panjaitan Tergenang, Arus Lalu Lintas Tersendat

Hujan Lebat, Jalan DI Panjaitan Tergenang, Arus Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.