Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Jakarta Belum Terima Laporan Stok Vaksin Kosong di Kelurahan

Kompas.com - 10/09/2021, 15:24 WIB
Ihsanuddin,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan tidak pernah ada laporan terkait kekosongan vaksin Covid-19 di sentra vaksinasi di tingkat Kelurahan Jakarta.

"Kalau ada yang menyebutkan seperti itu, saya perlu cek dulu, di kelurahan mana. Karena selama ini tidak pernah ada laporan kepada kami, tidak ada stok vaksin," kata Widyastuti seperti dilansir Antara, Jumat (10/9/2021).

Menurut Widyastuti, Dinas Kesehatan DKI Jakarta selalu menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dosis vaksin sampai ke tingkat kelurahan.

Baca juga: Wali Kota Arief Sebut Stok Vaksin Tak Mencukupi untuk 1,4 Juta Orang di Kota Tangerang

"Tingginya minat masyarakat untuk mendapat vaksin Covid-19 membuat pendistribusiannya dilakukan secara cepat. Artinya, kecepatan pendistribusian menjadi sangat penting," katanya.

Widyastuti menjelaskan, kecepatan distribusi tersebut harus dibarengi dengan kecepatan menghitung antara kapasitas harian dengan jumlah vaksin yang tersedia. Ini agar pelayanan terhadap warga menjadi optimal.

Namun, ia mengakui belakangan ini terjadi sejumlah antrean di sentra vaksinasi disebabkan adanya sejumlah sentra vaksin yang tutup.

Baca juga: Warga Mengeluh Kehabisan Kuota Vaksinasi padahal Sudah Daftar via JAKI, Pemprov DKI Sinkronkan Data

"Ada beberapa sentra vaksinasi yang kebetulan harusnya buka, tapi karena sesuatu hal menjadi tidak buka. Akibatnya, warga yang akan menerima suntikan vaksin pindah ke sentra vaksinasi lain yang kapasitasnya tidak sebesar yang sebelumnya, sehingga antriannya menjadi melimpah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencocokkan data antara jumlah vaksin yang tersedia dan pendaftar pada aplikasi JAKI agar dapat menjangkau warga mendapatkan dosis vaksin.

Pencocokan data pendaftar dan jumlah vaksin dilakukan, karena sebelumnya adanya keluhan warga yang telah mendaftar melalui JAKI untuk mengikuti vaksinasi, tapi ketika datang ke lokasi tidak mendapat vaksin karena kehabisan kuota.

"Terkait dengan pendaftaran JAKI untuk vaksinasi, akan dilakukan sinkronisasi antara jumlah vaksin yang tersedia dan jumlah warga yang mendaftar, supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi," kata Anies Baswedan, Kamis (9/9/2021) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com