Ketua Komisi D Sebut Proyek Normalisasi Sungai Mandek karena Komunikasi Pemprov DKI Buruk

Kompas.com - 13/09/2021, 17:25 WIB
Lanskap Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021). Saat proyek normalisasi Kali Ciliwung, warga yang tergusur direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOLanskap Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021). Saat proyek normalisasi Kali Ciliwung, warga yang tergusur direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, terhambatnya pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di Jakarta disebabkan buruknya komunikasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPAD).

Dia menyebut, komunikasi yang buruk mengakibatkan tertundanya pembayaran pembebasan lahan dan mengakibatkan normalisasi terhambat.

"Kedepannya jangan sampai terulang kembali, agar tidak menghambat program kegiatan yang sudah diprogramkan dan disepakati bersama," ujar Ida saat rapat Laporan Hasil Pembahasan Komisi D di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Pemkot Jaktim Akan Bangun Rusun di Jatinegara bagi Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Ida juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembebasan lahan yang tertunda tahun 2020 dan bisa dituntaskan tahun 2021.

DPRD, kata Ida, siap untuk membantu berkomunikasi ke pemerintah pusat agar proyek normalisasi sungai untuk pengendalian banjir Jakarta bisa segera selesai.

"DPRD DKI Jakarta siap membantu menjembatani dalam berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta di mana banyak program pengendalian banjir yang berada di pemerintah pusat karena bersifat lintas provinsi," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Normalisasi sungai Ciliwung di Jakarta hingga saat ini belum terlihat progresnya sejak dihentikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tahun 2018.

Beragam alasan diungkapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari mafia tanah, masalah pendanaan hingga pandemi Covid-19.

Baca juga: Ketidakjelasan Data Normalisasi Sungai di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Maret lalu, menyebut pembebasan lahan normalisasi tersandung mafia tanah yang masih merajalela.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan sebagainya, juga mafia-mafia tanah," ujar dia.

Selain masalah mafia tanah, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi menyebut masalah pendanaan menjadi kendala.

Dia menyebut pembebasan lahan dibebankan kepada pinjaman program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pemerintah pusat yang tak kunjung cair.

Kemudian alasan ketiga adalah pandemi Covid-19 yang melanda DKI Jakarta sejak Maret 2020, dan menyebabkan banyak petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) terpapar Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.