Kompas.com - 13/09/2021, 20:33 WIB
Pasukan biru Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan di wilayah Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2019. Kominfo Kota Jakarta SelatanPasukan biru Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan di wilayah Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2019.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan efektivitas sumur resapan untuk pengendalian banjir Jakarta.

"Perlu dilakukan evaluasi lagi apakah efektif atau tidak," kata Ida dalam rapat laporan hasil pembahasan Komisi D terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2020 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Komisi E: Jakpro Minta Waktu Kaji Ulang Gelar Formula E

Selain harus dilakukan evaluasi, kata Ida, program sumur resapan seharusnya tidak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Ida, sumur resapan bisa dibangun dengan melibatkan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR).

"Dan mewajibkan kepada semua pihak dalam pembangunan bangunan baru wajib membuat sumur resapan yang dikaitkan dengan perijinan bangunan baru," tutur Ida.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 1,8 juta titik sumur resapan di seluruh Jakarta kecuali wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang Akui Punya Harta Rp 1,6 Triliun: Warisan Mertua

Hingga akhir tahun 2020, sumur resapan yang terealisasi hanya 3.964 titik saja. Realisasi ini jauh dari rencana Pemprov DKI Jakarta.

Namun Pemprov DKI Jakarta berdalih 1,8 juta titik sumur resapan tidak hanya dibuat di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja, melainkan akan dilanjutkan oleh kepemimpinan gubernur berikutnya.

"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria 24 Maret 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Megapolitan
Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Megapolitan
BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

Megapolitan
Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.