Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Wagub DKI Sulit Tuntaskan 2,5 Warga Jakarta yang Belum Divaksin

Kompas.com - 15/09/2021, 20:35 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sekitar 2,5 juta warga DKI Jakarta yang belum divaksin Covid-19 sulit untuk dideteksi karena berada di tempat yang berbeda-beda.

Selain itu, kata Riza, banyak warga yang sudah divaksinasi sehingga cukup sulit untuk mencari siapa yang belum menjalani vaksinasi.

"Karena memang sudah hampir mendekati selesai (seluruh warga divaksin), sehingga (harus) menyusur yang terserak-serak," ujar Riza saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: 2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin, Dinkes DKI: Bingung Sembunyi di Mana

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Riza menyebut aparat tingkat kelurahan hingga RT/Rw turun menjemput bola untuk memastikan seluruh warga sudah tervaksinasi.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berharap kesadaran warga untuk mau divaksin bisa meningkat agar tercipta herd immunity di masa pandemi Covid-19.

"Kita ingin ada kesadaran dari seluruh warga untuk mendapatkan vaksin," tutur dia.

Terkait sanksi mereka yang enggan divaksin, Riza menjelaskan, sudah diatur dalam Perda 2 Tahun 2020, yaitu sanksi denda pidana Rp 5 juta.

Namun Riza menyebut Pemprov DKI akan melakukan pendekatan lebih preventif seperti larangan masuk mal dan larangan menggunakan kendaraan umum jika belum divaksinasi.

Baca juga: Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Berakhir Paling Cepat Awal 2022

"Semua harus pakai (sertifikat) vaksin, semua harus ada ya, kalau tidak punya sertifikat tidak bisa masuk," kata dia.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ngabila Salama sebelumnya mengaku kebingungan untuk melakukan vaksinasi kepada 2,5 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum divaksinasi.

"Masih ada 2,5 juta orang DKI yang enggak tau ngumpet di mana ini belum divaksin, saya juga bingung ini," kata Ngabila dalam acara diskusi virtual, Selasa (14/9/2021).

Menurut Ngabila, 2,5 juta orang tersebut memiliki banyak kemungkinan belum mendapatkan vaksinasi.

Mereka bisa jadi merupakan penyintas Covid-19 yang masih dalam masa tenggat 3 bulan sebelum diizinkan menjalani vaksinasi.

"Lalu juga dia takut nggak mau divaksin, merasa vaksin itu nggak manjur, merasa vaksin itu nanti ada efek samping, merasa pengen merek-merek tertentu," ujar Ngabila.

Selain masalah di atas, Ngabila berujar, masalah data kependudukan bisa menjadi salah satu penyebab angka 2,5 juta ini tak kunjung berkurang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com