Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah, 7 Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Minta Pendampingan Hukum

Kompas.com - 15/09/2021, 21:46 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh keluarga dari narapidana (napi) yang tewas dalam kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Tangerang meminta pendampingan hukum kepada sejumlah LBH.

LBH Masyarakat dan beberapa LBH lain sebelumnya menilai bahwa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan jajarannya lalai dalam melakukan tugasnya hingga 48 napi tewas dalam kebakaran itu.

Oleh karenanya, LBH Masyarakat menyediakan bantuan hukum bagi korban atau keluarga korban yang ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum.

Pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal berujar, meski telah menerima pengaduan dari tujuh keluarga napi tewas, pihaknya masih membuka ruang pengaduan tersebut.

Baca juga: Polisi Nyatakan Proses Identifikasi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Berakhir meski Tersisa Dua Orang

Di satu sisi, dia mengaku hingga saat ini belum bertemu secara langsung dengan tujuh keluarga itu.

"Total ada tujuh orang pihak keluarga meminta pendampingan," ungkap Maruf melalui sambungan telepon, Rabu (15/9/2021).

"Kita belum ketemu sama mereka karena saat ini kita masih memberikan ruang pengaduan. Jadi untuk diskusi kebutuhan mereka, apa keinginan, kita belum tahu," sambungnya.

Kendati demikian, Maruf menyebut bahwa pihaknya bakal menempuh semua langkah hukum saat akan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Langkah hukum yang bisa jadi ditempuh mulai langkah pidana, perdata, administrasi, hingga dugaan pelanggaran HAM.

Baca juga: 8 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Pihak Keluarga Hari Ini

"Itu semua masih terbuka sampai sekarang untuk kemudian apa yang akan kita lakukan. Kita akan lihat mana yang paling strategis untuk membenahi persoalan lapas kita," paparnya.

Maruf menyatakan pihaknya sedang mencari waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan tujuh keluarga napi tewas tersebut.

Dia berharap, dengan adanya langkah pendampingan hukum itu, maka pihaknya dapat memberikan ganjaran hukum kepada pemerintah yang lalai melakukan tugasnya.

"Pemerintah ini harus bertanggungjawab di hadapan hukum secara sistematik. Itu kemudian yang menjadi hal yang akan kita advokasikan," sebutnya.

Menurut Maruf, Yasonna yang sudah menjabat sebagai menteri selama lebih dari satu periode seharusnya dapat meminimalisasi kerugian yang timbul dari kebakaran tersebut.

Adapun langkah pendampingan itu juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com