Penggugat Polusi Udara Jakarta: Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal, Jangan Sampai Banding Hanya untuk Ego

Kompas.com - 17/09/2021, 11:08 WIB
Polusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Ayu Eza Tiara, kuasa hukum penggugat dalam perkara polusi udara Jakarta, berharap Presiden Joko Widodo tidak mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim sebelumnya memutuskan Presiden RI bersama sejumlah menterinya dan Gubernur DKI Jakarta terbukti bersalah atas polusi udara di Ibu Kota.

Ayu menilai, harusnya Presiden Jokowi mengikuti sikap Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menerima vonis itu. Namun, Ayu menyesalkan Presiden Jokowi sampai saat ini belum bersikap dan masih menunggu kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Ia menilai alasan itu tidak masuk akal.

"Menurut saya alasan itu enggak masuk akal ya. Karena dalam proses persidangan dua tahun ini mereka juga enggak pernah menyanggah bukti pencemaran udara yang kami ajukan. Jadi mau kajian apalagi?" kata Ayu saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Ayu menilai sikap pemerintah pusat ini hanya makin memperlambat penanganan polusi udara Jakarta. Harusnya, pemerintah bisa menerima vonis pengadilan dan menjalankan perintah majelis hakim demi udara yang lebih baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

"Jangan sampai banding, kasasi, PK hanya untuk ego lembaga negara yang enggak mau dicap kalah aja. Padahal ini ada hal lebih urgent masalah pencemaran udara," ucap Ayu.

Ayu pun menegaskan, jalur pengadilan adalah langkah terakhir yang diambil oleh pihaknya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Sebelum mengajukan gugatan ke PN Jakpus, pihaknya sudah berupaya memberi masukan baik ke Pemprov DKI Jakarta maupun ke pemerintah pusat, namun tidak pernah ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, Ayu berharap putusan PN Jakpus ini bisa menjadi solusi agar pemerintah pusat dan provinsi mau mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada udara bersih.

Baca juga: Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

"Buat apa sih kita harus berdebat di pengadilan hanya untuk menentukan menang atau kalah. Padahal dari awal kami selalu bilang bahwa kami terbuka untuk memberikan masukan. Dan kami siap apabila pemerintah mengajak kami sama sama untuk memperbaiki," ucap Ayu.

Putusan soal masalah polusi udara ini berawal dari gugatan 32 warga yang diajukan ke PN Jakpus pada 4 Juli 2019 lalu.

Pada Kamis kemarin, majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan warga tersebut sekaligus memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di ibu kota. Kelimanya yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di DKI Jakarta tercemar selama bertahun-tahun. Namun para pemangku kepentingan tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal itu. Majelis hakim pun menghukum kelima pejabat tersebut melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, Presiden Jokowi masih menunggu hasil kajian KLHK untuk merespons putusan majelis hakim.

"Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya sebaiknya seperti apa," kata Faldo.

Faldo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan argumen-argumen hukum terkait hal ini. Pemerintah berharap, ke depan dapat melakukan langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Ini jalur hukum, tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan, kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.