Kelanjutan Bansos Tunai Jakarta Belum Jelas, Politisi DPRD: Alihkan Anggaran Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19.

Johnny mengatakan, masih banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan belum pulih secara ekonomi.

"Jangankan mau beli masker, untuk makan besok apa mereka bingung. Bansos itu masih sangat-sangat dibutuhkan bagi warga Jakarta," ujar Johnny saat dihubungi melalui telepon, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Johnny mengatakan, jika Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara atau sengaja mengulur penyaluran BST, maka pemerintahan tidak bertanggungjawab.

Dia mengingatkan, masyarakat miskin harus menjadi tanggungan pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Salah satunya mensejahterakan kesejahteraan umum. Jadi kalau misalnya ada orang jauh miskin, kan harus ditanggung oleh negara," ucap Johnny.

Politikus PDI-P ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak perlu pusing terkait anggaran. Karena proyek besar seperti Formula E masih bisa dialihkan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial BST.

"Kita untuk Formula E (ada anggaran) sementara yang untuk trek-trekan (balapan) begitu masih diprioritaskan. Kenapa enggak kita realokasi ke situ (BST)," ujar dia.

Baca juga: PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Sebelumnya, Dinas Sosial DKI Jakarta mengumumkan BST hanya diberikan sampai tahap 6 untuk penyaluran Juni 2021.

"Kepada penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang kami hormati, dengan ini kami informasikan, penyaluran dana BST hanya dilakukan sampai bulan Juni 2021," tulis Dinsos DKI, Rabu (15/9/2021).

BST mulai diberikan pada awal tahun 2020 tepatnya 13 Januari serentak untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta.

Bantuan tunai senilai Rp 300.000 per bulan untuk satu kepala keluarga (KK) terdampak akibat kebijakan pengendalian pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kelanjutan Bansos tunai untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Riza saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Ditanya soal Formula E, Anies Melengos

Riza mengatakan, pemerintah pusat yang memberikan keputusan apakah BST kembali diadakan untuk tahap 7-8, mengingat BST terakhir kali diserahkan untuk tahap 5-6.

Pemprov DKI Jakarta, ujar Riza, sedang menunggu keputusan pemerintah pusat apakah pemberian BST dilanjutkan atau tidak.

"Kami menunggu nanti keputusan dari pemerintah pusat terkait Bansos," ujar dia.

Riza juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta memastikan anggaran penyaluran BST akan disiapkan jika keputusan pemerintah pusat kembali melanjutkan penyaluran.

"Ada tidak ada (anggaran) kalau sudah menjadi keputusan harus dicarikan," ujar dia.