Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2021, 10:48 WIB
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Greenpeace Indonesia mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga atas polusi udara di Jakarta.

"Ini adalah sebuah kemenangan warga negara yang gugatannya diterima dan membuktikan bahwa tergugat, Presiden hingga Gubernur DKI jakarta, melakukan perbuatan melawan hukum," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu kepada Kompas.com, Sabtu (18/9/2021).

Bondan mengatakan, kemenangan ini adalah kemenangan bersama yang perlu dirayakan bersama. Masyarakat kini sudah selangkah lebih maju untuk mewujudkan udara bersih bagi anak cucu di masa mendatang.

"Banyak yang harus dilakukan oleh pihak tergugat dalam hal pengendalian pencemaran udara. Ini lah kerja bersama sesungguhnya dimana kita harus pantau bersama dan pastikan bahwa itu dilaksanakan oleh pihak tergugat," kata Bondan.

Baca juga: Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Bondan pun mengingatkan pada para tergugat, bahwa gugatan ini bukan lah untuk meminta ganti rugi, melainkan meminta agar para tergugat melaksanakan tugas dan kewajibannya melindung masyarakat dari bahaya polusi udara.

Untuk itu diharapkan tidak ada upaya banding yang akan diambil oleh pihak tergugat mengingat gugatan ini hanyalah permohonan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

"Ingat di persidangan sudah dibuktikan bahwa pihak tergugat gagal melakukan itu," kata Bondan.

Putusan soal polusi udara ini berawal dari gugatan 32 warga yang diajukan ke PN Jakpus pada 4 Juli 2019 lalu.

Baca juga: Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Pada Kamis (16/9/2021), majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan warga tersebut sekaligus memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di ibu kota.

Kelimanya yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di DKI Jakarta tercemar selama bertahun-tahun.

Baca juga: Beda Jokowi dan Anies Sikapi Vonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

 

Namun para pemangku kepentingan tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal itu.

Majelis hakim pun menghukum kelima pejabat tersebut melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pihaknya tidak akan mengajukan banding dan siap melaksanakan perintah hakim demi udara Jakarta yang lebih baik.

Sementara Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, Presiden Jokowi masih menunggu hasil kajian KLHK untuk merespons putusan majelis hakim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin 6 Februari, Giliran Pelat Mobil Genap

Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin 6 Februari, Giliran Pelat Mobil Genap

Megapolitan
Terjadi Dua Upaya Penculikan Siswa SD di Pondok Kelapa dalam Sehari

Terjadi Dua Upaya Penculikan Siswa SD di Pondok Kelapa dalam Sehari

Megapolitan
Potret Warga Miskin Ekstrem di DKI, Pendapatan Kurang dari 300 Ribu per Bulan untuk Biayai 2 Anak dan Istri

Potret Warga Miskin Ekstrem di DKI, Pendapatan Kurang dari 300 Ribu per Bulan untuk Biayai 2 Anak dan Istri

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Bripka Madih Ajukan Pengunduran Diri dari Polri | Bripka Madih Disebut Suka Bikin Onar oleh Ketua RW

[POPULER JABODETABEK] Bripka Madih Ajukan Pengunduran Diri dari Polri | Bripka Madih Disebut Suka Bikin Onar oleh Ketua RW

Megapolitan
Saat Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Jakarta Meningkat...

Saat Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Jakarta Meningkat...

Megapolitan
Tangan Digenggam Paksa, Anak SD di Pondok Kelapa Hampir Jadi Korban Penculikan

Tangan Digenggam Paksa, Anak SD di Pondok Kelapa Hampir Jadi Korban Penculikan

Megapolitan
Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Dua Pembacok Remaja hingga Tewas di Cibitung Ditangkap Polisi

Megapolitan
AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

AKBP (Purn) Eko Setia Budi Ganti Warna Mobil Menjadi Putih, Psikolog Forensik: Jangan Disepelekan!

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Megapolitan
Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Megapolitan
Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Megapolitan
Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.